alexametrics

GMPK Bentuk Tim Pemantau Cegah Politik Uang di Pilkades

Artikel Lain

Radarsemarang.Id, Wonosobo – DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Wonosobo membentuk tim pemantau praktik politik uang, Kamis (3/10/2019). Hal tersebut dilakukan demi pilkades serentak yang lebih berintegritas.

Setidaknya sikap tersebut muncul dalam diskusi bersama jajaran Pemkab, legislatif, kejaksaan, kuasa hukum, dan sejumlah masyarakat. Diinisiasi oleh GMPK menjelang proses pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang bakal digelar pada 9 Oktober 2019.

Ketua DPD GMPK Wonosobo Idham Cholid mengatakan, tidak lama lagi sebagian masyarakat Wonosobo akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu pilkades di 40 desa se-Wonosobo. Agenda yang paling penting dari pilkades bagi GMPK adalah mewujudkan pilkades berintegritas yang menjadi agenda utama yang harus diperhatikan bersama.

Baca juga:  Pembangunan Pasar Induk Dikebut, Bupati: Harapannya Selesai 27 Dersember 2019

“Agenda ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya eksekutif, legislatif atau APH saja tetapi ini menjadi agenda bersama seluruh komponen masyarakat. Ini bukan semata agenda politik tetapi harus menjadi gerakan moral,” katanya saat ditemui seusai acara.

Lebih lanjut, jika politik selama ini hanya bicara kalah menang dan segala cara harus dilakukan untuk meraih kemenangan, maka batas yang jelas harus dibuat. Selain itu etika dan moral harus menjiwai dalam proses politik, salah satunya pilkades. Sehingga pilkades berintegritas bisa diwujudkan, yaitu pilkades tanpa praktik politik uang.

“Praktik politik uang ini bisa terjerat masalah hukum, oleh karena itu kita meminta masyarakat harus punya kesadaran untuk memilih pemimpin tidak berdasarkan uang. Calon kades juga jangan menggunakan uang, karena praktik politik uang ini hanya bagi orang yang tidak percaya diri,” bebernya.

Baca juga:  Kisruh Wushu wonosobo, Semua Klub Tolak Keputusan KONI

Menurutnya, dengan berkembangnya praktik politik uang ini, maka tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan terwujud. Calon kades mau membayar suara dalam pilkades diindikasi karena ada dana desa yang mencapai minimal 1,2 miliar per tahun.

“Kalau praktik politik uang terus dilakukan hingga membudaya maka akan sulit mengelola uang sebanyak itu, sehingga tata kelola pemerintah tidak berjalan baik. Maka kita komitmen kita adalah menolak dan mengkampanyekan pilkades ini harus bebas dari money politik,” ungkapnya.

Melalui tim ini, katanya, bisa menjadi gerakan moral untuk menggerakan masyarakat menolak praktek politik uang. Secara teknis tim pemantau ini mempunyai anggota yang berada di bawah yang akan mengawasi proses pilkades, selain itu pihaknya akan menerima aduan apabila terjadi praktik politik uang. (git/lis)

Baca juga:  Ternyata Emak-Emak Rentan Tergiur Politik Uang

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya