alexametrics

Lantik 128 Pejabat Baru, Bupati Semarang: Tidak Ada Jual Beli Jabatan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Ungaran – Bupati Semarang Ngesti Nugraha melantik 128 orang pejabat eselon II, III, dan IV, di lingkungan Pemkab Semarang. Bupati memastikan tidak ada jual beli jabatan, semua berdasarkan pertimbangan, kompetensi, serta kebutuhan organisasi.

“Tidak ada jual beli jabatan. Masyarakat kalau memang mengetahui ada praktik itu, segera laporkan ke saya atau Pak Sekda,” katanya ketika dikonfirmasi Minggu (3/10/2021).

Penempatan pejabat yang dimaksud, sudah mengacu sistem serta sesuai rekomendasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Sistem tersebut mengutamakan kompetensi dan prestasi sebagai dasar promosi seorang pejabat. Mutasi kali ini menempatkan pejabat dari zona nyaman ke zona kompetitif berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.

Kepada para pejabat yang dilantik, Bupati Ngesti mengingatkan untuk bekerja kreatif dan inovatif. Termasuk bersikap responsif terhadap perkembangan internal maupun eksternal organisasi. “Jangan terus besar kepala. Itukan amanah. Jangan membuat warga Kabupaten Semarang kecewa. Yang utama ya pelayanan,” lanjutnya.

Baca juga:  Tabrak Pohon Tumbang, Pemotor Tewas

Berdasarkan Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Semarang, sebanyak 128 orang pejabat eselon II, III dan IV yang dilantik di antaranya Partono sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), badan ini merupakan pengembangan dari BKD berdasarkan PP nomor 72 tahun 2019.

Kemudian dua direktur unit organisasi bersifat khusus (UOBK) RSUD. Direktur RSUD dr Gondo Suwarno Ungaran dijabat dr Mas Dady Dharmadi Suryadi dan dr Hasty Wulandari sebagai Direktur RSUD Gunawan Mangunkusumo Ambarawa.

Termasuk 26 orang kepala puskesmas. Di kalangan camat, Febru Suryanto sebagai Camat Sumowono, Dewanto LW sebagai Camat Tengaran, Budi Sugito Camat Susukan, dan seorang Camat perempuan Istichomah di Getasan.

Baca juga:  Bupati Minta TKSK Jaga Netralitas

Para pejabat terlantik dibagi dan ditempatkan di tiga tempat. Sebanyak 27 pejabat hadir secara langsung di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang dan yang lainnya mengikuti secara daring.

Kendati begitu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Semarang Badarrudin mengkritisi mutasi jabatan tersebut. Semestinya mutasi dan promosi seorang pejabat eselon II-IV harus berbasis kinerja, efektif, efisien pekerjaan, dan jenjang karier. Dengan begitu, seseorang tidak berkutat pada satu organisasi perangkat daerah saja.

“Ini masih banyak eselon IV dan eselon III yang berputar-putar saja, itu sangat disayangkan. Yang perlu diperhatikan kalau kinerjanya mumpuni, jelas perlu mendapat perhatian,” kritiknya. (ria/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya