alexametrics

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Tersendat, Proyek Waduk Jragung Molor

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Ungaran – Pembangunan Waduk Jragung di Desa Candirejo, molor. Salah satu faktornya, tersendatnya izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Menurut Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Infrastruktur dan Investasi, Sukriansyah Latief, tersendatnya penerbitan izin tersebut lantaran lemahnya koordinasi antar instansi. Pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan Dirjen terkait untuk percepatan proyek strategis nasional (PSN) di Kecamatan Pringapus tersebut.

“Minggu depan saya usahakan. Kita akan bertemu dengan para Dirjen untuk mengatasi masalah itu. Selanjutnya akan menjadi rekomendasi ke Wapres untuk menyelesaikannya,” katanya usai rapat koordinasi Kamis (30/9).

Ia menyadari proyek tersebut berdampak pada ratusan warga Kabupaten Semarang. Diharapkan penyelesaian PSN Bendungan Jragung dapat tepat waktu.

Baca juga:  Awali Perayaan HUT dengan Ziarah ke Makam Sunan Pandan Arang 1

Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana, Muhammad Adek Rizaldi menyatakan, proses pembangunan Waduk Jragung terlambat hampir setahun. Salah satu kendalanya adalah IPPKH yang belum turun. Ada lahan hutan seluas 630,04 hektare yang dimintakan izin ke Kementerian LHK untuk pembangunan bendungan.

Sedangkan lahan milik warga yang terkena proyek seluas 14,39 hektare. Tersebar di Dusun Borangan dan Kedungglatik. Bendungan Jragung akan menjadi bendungan multi fungsi yang membawa dampak sosial ekonomi luas. Selain sebagai pengendali banjir, juga sebagai sumber air baku berkapasitas 1 meter kubik per detik untuk Kota Semarang, Demak dan Grobogan.

Bendungan juga untuk mengairi 4.528 lahan pertanian dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) berkapasitas 1.400 KW.
Luas genangan Bendungan direncanakan 451,3 hektare, mampu menampung 90 juta meter kubik air.

Baca juga:  Penangkapan Pencuri Sapi Berlangsung Dramatis

Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Djarot Supriyoto menambahkan, pemkab akan mendukung penuh pembangunan tersebut. Namun jika merugikan warga Kabupaten Semarang tentu pemkab akan melakukan koordinasi. (ria/zal)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya