alexametrics

PPPK Diminta Pahami Isi Perjanjian

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Ungaran – Bupati Semarang Mundjirin meminta ratusan pegawai honorer yang mendapat surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) memahami isi perjanjian kerja dengan baik. Sebab, pemkab bisa memutus hubungan kerja jika memang pegawai tersebut menyalahi aturan.

“Sebab PPPK dapat diberhentikan dengan hormat ataupun tidak hormat. Sehingga jangan diremehkan,” tegas Mundjirin usai menyerahkan SK kepada 176 PPPK kemarin.

Mereka terdiri dari 88 tenaga guru, delapan tenaga kesehatan dan 80 tenaga penyuluh pertanian. Sisanya mengundurkan diri dan ada satu yang meninggal.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Semarang, Partono mengatakan, SK ini merupakan angin segar bagi para tenaga honorer. Pasalnya diketahui tenaga honorer yang diangkat sudah mengabdi sejah 20 tahun. Sebelumnya mengikuti tes kompetensi dan dinyatakan lulus.

Baca juga:  Tingkatkan Wisatawan dengan Kearifan Lokal

“PPPK pun mendapatkan hak yang sama (dengan ASN) hanya memang dengan masa perjanjian lima tahun. Semoga dengan ini tenaga bisa semakin semangat mengabdi,” ungkapnya.

Ketua PPPK Kabupaten Semarang Agus Tri Wiyono mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Pemkab Semarang. Jika menilik kembali ke belakang, perjuangan para tenaga honorer kategori 2 (K2) diakui sangat berat. Pasalnya mereka terutama kalangan pendidik mulai mengabdi per Januari 2005, hingga akhirnya pada 2019, baru ada seleksi pengangkatan PPPK dan tahun 2021 bisa menerima SK Bupati.

Menurutnya dengan penerimaan SK pengangkatan diharapkan para tenaga honorer bisa lebih termotivasi dalam mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik sehingga tidak mengalami pemutusan kontrak di tengah jalan. (ria/zal)

Baca juga:  Ditarik Banyak Iuran, Orang Tua Siswa MIN 1 Semarang Geruduk Kemenag

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya