Tindak Tegas Karaoke Nakal

259
KOORDINASI: Rapat gabungan DPRD Kabupaten Semarang bersama dengan OPD di Gedung DPRD Kabupaten Semarang, Kamis (6/2).
KOORDINASI: Rapat gabungan DPRD Kabupaten Semarang bersama dengan OPD di Gedung DPRD Kabupaten Semarang, Kamis (6/2).

RADARSEMARANG.ID, UNGARAN, – Hasil keputusan rapat OPD terkait perizinan tempat hiburan memutuskan menutup satu dari 36 usaha hiburan yang ada di kawasan Bandungan.(MARIA NOVENA/JAWA POS RADAR SEMARANG).

Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tajudin Noor mengatakan tiga hari lalu surat rekomendasi penutupan tempat hiburan sudah turun dari DPMPTSP dan Dinas Pariwisata. Sesuai Perda No 4 tahun 2014 sesuai yang dilakukan SKPD dinas yang membidangi memang terbukti hiburan tersebut menyalahi pasal tersebut.

“Teguran tertulis tiga kali sesuai SOP, lalu penghentian kegiatan usaha sementara, baru dicabut izinnya jika tak ada itikad baik dari pelaku usaha. Sudah mengantongi dua surat dari pariwisata dan DPMPTSP lanjut gelar perkara dengan pelaku usaha,” katanya.

Karaoke tersebut menurutnya memiliki izin usaha namun tidak mengantongi izin karaoke. “Hanya ada IMB, SIUP, OKL dan OPL. Padahal bangunan tersebut menjadi satu tempat,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang usai rapat koordinasi, Kamis (6/2).

Ia juga menegaskan jika dalam tujuh hari belum melakukan penutupan diri, pihaknya akan tutup paksa. Tepat ditanggal 12 Februari 2020 pihaknya dan tim akan memasang segel Pemkab secara resmi. Ia juga mengatakan 35 usaha hiburan karaoke disana harus dipatau ketat.

“Ya tidak menutup kemungkinan ada pelanggaran lain. Seperti contoh izin usaha karaoke dengan room 10 padahal realita di lokasi 25 room yang dibuka. Ini kan juga pelanggaran,” katanya.
Berdasarkan Perbub No 53 tahun 2011 tentang pembatasan karaoke dapat dipastikan usaha hiburan yang sudah ditutup belum bisa memperbaharui izin.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Valeanto Soekendro membenarkan adanya surat rekomendasi yang dilayangkan ke Satpol PP. Ia juga membenarkan ada beberapa tempat karaoke yang melakukan pelanggaran perizinan, yakni penambahan ruang karaoke melebihi batas izin. Pihaknya juga sudah menyurati pelaku usaha tersebut.

“Sudah kami berikan surat rekomendasi karena menyalahi perizinan. Sesuai rapat kami dengan beberapa dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, DPU, dan lain-lain, kami memberikan surat teguran tertulis kepada beberapa tempat karaoke,” ungkapnya.

Pihaknya akan terus pantau berkaitan dengan pelaku usaha yang tidak tertib izin. Bahkan dalam waktu dekat jika tidak ada itikat baik dari pelaku usaha pihaknya akan menyetop izin hingga memberikan surat rekomendasi penutupan usaha tersebut. (ria/bas)





Tinggalkan Balasan