alexametrics

BPJS Tunggak Rp 20 M ke RSUD

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, UNGARAN – Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) masih memiliki tunggakan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran.

Direktur RSUD Ungaran Setya Pinardi saat ditemui di kantornya mengatakan tunggakan BPJS secara de facto sebesar Rp 20 miliar. Ia mengatakan pihaknya selalu mengajukan surat penagihan sejak Mei 2019. Namun hingga kini belum ada dana yang disetorkan ke pihak rumah sakit. “Kami selalu mengajukan surat penagihan ke BPJS. Namun belum ada pemasukan dana,” ungkapnya ketika ditemui Jawa Pos Radar Semarang siang.

Adanya masalah tersebut, pihaknya harus menyurati penyuplai obat, penyuplai makanan pasien, dan bagian operasional lainnya untuk melakukan penundaan pembayaran. Pihaknya juga memberikan teloransi kepada BPJS hingga akhir tahun ini. Jika masih belum ada dana yang masuk kemungkinan terbesar pihak rumah sakit akan menghentikan pelayanan.

Baca juga:  Empat Vespa Gembel dan 15 Orang Diamankan

“Kami akan menghentikan pelayanan karena 80 persen pasien kami menggunakan BPJS. Dulu pernah tahun 2018 terjadi tunggakan pembayaran juga, namun paling lama hanya tiga bulan. Kali ini sudah bulan keenam,” lanjut pria yang akrab disapa Dokter Didik tersebut.

Tagihan tersebut secara de facto sebesar RP 20 miliar, namun klaimnya nanti akan menjadi lebih dari Rp 14 miliar karena memperhitungkan hasil rekapan administrasi dan dokumen yang dilaporkan.

Sementara itu ditempat terpisah Kepala Cabang BPJS Ungaran Titus Sri Hardianto membenarkan adanya keterlambatan pembayaran di RSUD. Tidak hanya di RSUD Ungaran ia mengatakan diseluruh Indonesia sedang mengalaminya. Disebabkan dana yang masuk tidak sesuai dengan dana yang dikeluarkan sehingga berdampak pada keterlambatan. “Benar kami mengakui adanya keterlambatan. Namun perlu diketahui pengadaan dana semua terpusat. Semua laporan harus melalui verifikasi setelah itu baru bisa dibayarkan,” tegasnya.

Baca juga:  Cairkan 1,5 Miliar Santunan Kematian RT

Pihaknya pun tidak bisa memastikan sampai kapan permasalahan tersebut akan terselesaikan. Ia juga membenarkan iuran BPJS akan naik.”Memang faktor yang berpengaruh di BPJS mandiri yang terlambat membayar iuran. Bukan kenaikan iuran namun penyesuaian iuran, karena iuran harus ditetapkan hitungan aktuaria atau akademis. Yang sudah-sudah itu harga diskon. Dan kami juga tidak tau kapan ditetapkan, ini merupakan ranah Presiden,” bebernya. (ria/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya