alexametrics

Sinergi Tolak Politik Uang

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, UNGARAN – Politik hitam masih sering ditemui di daerah-daerah salah satunya Kabupaten Semarang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang Muhammad Talkhis di pemilu lalu pihaknya menerima laporan dari warga masih adanya politik uang. Melihat jumlah laporan yang cukup banyak pihaknya mengajak desa untuk mendeklarasikan menolak politik uang saat Pilpres.

“Sebelumnya, sudah ada 21 desa atau dusun yang mendeklarasikan menolak politik uang saat Pilpres lalu. Deklarasi untuk menolak politik uang itu merupakan bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas,” ungkapnya ketika ditemui Jawa Pos Radar Semarang.

Selaras dengan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sedang mengadakan pendidikan politik di sekolah-sekolah. Hasutan politik uang yang sudah menjadi budaya dikatakan KPU harus mulai ditinggalkan, bermula dengan generasi muda.

Baca juga:  Tiga Dukun Pengganda Uang Dibekuk

“Memang politik uang itu dengar pemberitahuannya ada namun hingga sekarang memang barang buktinya belum ada. Ini yang sulit sebenarnya sudah menjadi cultur yang melekat. Sehingga kami mulai mengambil langkah menyasar pemilih pemula tidak ikut terlibat dalam politik uang,” jelas Ketua KPU Kabupaten Semarang Maskup Asyadi.

Kedua badan yang sama-sama menyelenggarakan pemilu mendatang bersinergi untuk menolak politik uang di Kabupaten Semarang. “Berkaitan dengan politik uang saya rasa pasti kami akan Bersinergi. Ini yang perlu diingat masyarakat Kabupaten Semarang di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah tertulis bahwa baik pemberi maupun penerima uang politik sama-sama bisa kena jerat pidana berupa hukuman penjara,” pungkasnya. (ria/bas)

Baca juga:  Tiket Dijual via Online, Jumlah Pengunjung Gedongsongo Dibatasi¬†

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya