alexametrics

UMK Temanggung Rp 1,887 Juta, Paling Sedikit di Wilayah Kedu

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Temanggung – Upah minimum Kabupaten (UMK) Temanggung 2022 secara resmi ditetapkan Gubernur Jawa Tengah. UMK baru mengalami kenaikan 0,15 persen atau Rp 2.832 menjadi Rp 1.887.832. Besaran UMK di Kabupaten Temanggung termasuk paling kecil di wilayah eks Karesidenan Kedu yang rata-rata sudah di angka Rp 1,9 juta sekian.

Penentuan angka 0,15 persen ini, kata Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Temanggung Agus Sarwono, merupakan hasil rumusan yang tertuang dalam PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Di dalamnya terdapat enam indikator yang dijadikan pedoman penentuan UMK yakni jumlah anggota keluarga, banyaknya anggota keluarga yang bekerja, tingkat pertumbuhan dan laju inflasi daerah setempat, UMK tahun berjalan serta rata-rata pengeluaran per kapita.

Baca juga:  Kepala DLH Temanggung Dilantik di Tengah Sampah

Sebelumnya, Pemkab Temanggung telah mengusulkan dua angka kenaikan UMK kepada Gubernur Jawa Tengah. Yaitu 0,15 persen sesuai dengan ketentuan PP 36 dan sebesar 3 persen yang berasal dari permintaan serikat pekerja. “Namun, Pak Gubernur minta hanya satu angka saja. Akhirnya kami kembali diskusikan kembali dengan dewan pengupahan untuk membuat kesepakatan,” katanya, Kamis (2/12) kemarin.

Hasil pertemuan tripartit dewan pengupahan, Selasa (30/11) lalu. Serikat pekerja dengan perwakilan pengusaha akhirnya menyepakati kenaikan UMK sebesar  0,822 persen atau Rp 15.500. Hasil kesepakatan ini lantas kembali dikirimkan kepada Gunernur Jawa Tengah, namun pada malam harinya dikeluarkanlah SK Gubernur Jateng bahwa penetapan UMK 2022 harus berpedoman pada PP 36. Akhirnya kenaikan UMK Temanggung 2022 secara resmi hanya 0,15 persen atau Rp 2.832.

Baca juga:  Segera Tetapkan DPRD

“Namun, SK ini kemudian disusul dengan surat edaran Gubernur Jateng yang menyatakan bahwa pengusaha wajib menerapkan struktur dan skala upah. Di mana masing-masing perusahaan harus membuat pernyataan tertulis bahwa sangguh menerapakan struktur dan skala upah 2022,” terangnya.

Keputusan ini, kata Agus, lantas disambut baik oleh serikat pekerja. Hari ini (3/11), pihaknya berencana melakukan koordinasi dengan satuan pengawas kerja (satwasker) dan BPJS Ketenagakerjaan membahas masalah ini. Serta melakukan sosialisasi penerapan UMK dan struktur skala upah dalam waktu dekat. (nan/lis)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya