alexametrics

Taat Prokes, PTM akan Diteruskan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Temanggung – Kepolisian Resor Temanggung membuat program harian rutin untuk mengecek pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah-sekolah. Ini sebagai kontrol agar pelaksanaan PTM sesuai regulasi.

Beberapa aspek yang dijadikan fokus perhatian yakni penerapan prokes selama PTM serta kelengkapan sarana prasarana pendukung lainnya.

“Setiap hari anggota polsek saya perintahkan untuk koordinasi dengan sekolah untuk mendatangi sekolah-sekolah. Mengecek sekolah tatap muka apakah sudah melaksanakan ketentuan yang diatur dinas pendidikan atau tidak,” kata Kapolres Temanggung AKBP Burhanuddin saat monitoring PTM di SMA Negeri 2 Temanggung, Selasa (19/10/2021).

Berdasarkan hasil pengecekan, tidak ditemukan pelanggaran maupun klaster sekolah. Kondisi ini, kata kapolres, menjadi sinyal pelaksanaan PTM bisa terus dilanjutkan. “Hasil pengecekan pada umumnya sudah melaksanakan prokes, klaster juga belum ditemukan. Semoga tidak ada. Sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar seperti sebelum adanya Covid,” terangnya.

Baca juga:  Pembangunan Sasana Budaya Bhumi Phala Digelontor Rp 10,8 M

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Temanggung Bambang Haryanto mengatakan, PTM di sekolahnya sudah dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sekolahnya melaksanakan PTM terbatas setelah sukses menggelar simulasi tanpa ada temuan berkaitan dengan Covid-19.

“Sekarang SMA 2 baru melaksanakan PTM terbatas untuk minggu yang kedua. Alhamdulillah PTM terbatas ini kita melaksanakan sesuai regulasi. Maksimal 30 persen,” katanya.

Bambang menjelaskan, setiap hari hanya menjalankan kegiatan belajar mengajar selama 4 jam pelajaran dengan durasi 30 menit untuk tiap mata pelajaran. Dari pukul 07.00 – 09.00 dengan pedoman ketat bagi siwa dan orang tua. Mulai dari sebelum berangkat sekolah, saat berada di sekolah dan saat selesai.

Baca juga:  Baru Selesai Dibangun, Terminal Ngadirejo Sudah Rusak

“Yang sudah divaksin sampai saat ini 30 persen. Karena itu kami diberikan jadwal secara berkala oleh Dinas Kesehatan. Untuk kuota siswa, kalau mengacu ketentuan pusat 50 persen. Tapi pemerintah provinsi lebih hati-hati dengan membuat aturan maksimal 30 persen. Jadi kami mengikuti yang itu,” tandasnya. (nan/lis)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya