alexametrics

Kejari Temanggung Pulihkan Uang Negara Rp 8,7 M

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Temanggung – Selama satu tahun -2020 hingga 2021- Kejaksaan Negeri Temanggung berhasil memulihkan uang negara senilai Rp 8,7 miliar.

Jumlah tersebut terdiri dari beberapa klien. BPJS Kesehatan dengan total pemulihan 410.506.668, BPJS Ketenagakerjaan dengan total pemulihan 2.234.574.284, BKK Temanggung dengan total pemulihan 1.475.000.000.

Kemudian  BPD Bank Jateng dengan total pemulihan 1.714.987.190, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan total pemulihan 2.366.153.149 serta PT. KAI dengan total pemulihan 569.626.201.

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Temanggung Rr. Putri Ayu Priamsari mengatakan total nilai tersebut berasal dari 12 MoU dengan 177 surat kuasa khusus (SKK) dalam kurun waktu satu tahun (2020 hingga 2021).

Baca juga:  Bulog Kedu Siapkan 1.700 Ton Beras

“Jadi total keseluruhan dari klien yang ditangani adalah Rp 8.770.847.492 itu istilahnya pemulihan keuangan negara. Jadi beda ya dengan penyelamatan. Kalau penyelamatan itu posisinya negara yang digugat. Tapi kalau yang pemulihan itu negara yang proaktif. Negara yang menagih pihak ketiga yang punya utang ke negara. Hasil penagihannya istilahnya pemulihan,” terangnya saat ditemui di kantornya, Kamis (8/7/2021).

Ia menjelaskan, pemulihan uang negara tersebut merupakan hasil tagihan dari tunggakan pembayaran kepada klien yang didampinginya. “Kalau di perbankan seperti kasus kredit macet, di PT. KAI terkait dengan sewa aset dan penguasaan aset oleh pihak ketiga,” terangnya.

Ke depan, Kejari Temanggung berencana menggandeng seluruh pemerintah desa di Kabupaten Temanggung yang telah meminta bantuan hukum terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Berdasarkan aduan yang telah diterima, saat ini banyak Bumdes yang kondisinya mati suri.

Baca juga:  Nasabah BKK Pringsurat Tagih Janji

“Kami berkomitmen untuk membantu dan mengawal bangkitnya pengelolaan bumdes ini. Yang mati biar hidup, yang masih hidup biar lebih maju,”tandasnya.

Dalam pelaksanaannya, kejari akan berkoordinasi dengan 20 koordinator yang membawahi 266 bumdes. Dan akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan para kepala desa sebagai pengacara mereka yang siap mendampingi terkait masalah hukum.

“Rencana ini juga sudah diakomodasi pimpinan. Pak kajari pada pertemuan awal juga sudah mengawal dan ikut menyampaikan,” pungkasnya. (nan/lis)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya