alexametrics

Lokasi Galian C akan Ditata Ulang

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Temanggung – Tim gabungan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Temanggung sidak lokasi penambangan liar di wilayah Kecamatan Kledung. Tim gabungan terdiri dari Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Lingkungan Hidup memastikan proses penambangan telah ditutup.

Kepala Satpol PP Kabupaten Temanggung Agus Munadi mengungkap sidak tersebut merupakan upaya menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Kwadungan Jurang, dan Kwadungan Gunung, Kecamatan Kledung, yang menggelar penolakan adanya tambang pasir di wilayah Jumat (8/1/2021). “Hari ini (kemarin, Red) kita mendatangi lokasi penambangan pasir atau galian C di Kwadungan Jurang, dalam rangka menindaklanjuti keberatan masyarakat beberapa waktu lalu,” ucapnya.

Baca juga:  54 Tempat Hiburan dan Objek Wisata Kantongi Izin Beroperasi

Pihaknya juga memastikan bahwa aspirasi masyarakat beberapa waktu lalu itu akan ditindaklanjuti sebagaimana keinginan masyarakat. “Intinya adanya penambangan ini masyarakat keberatan, maka kita pastikan penambangan harus menghentikan kegiatannya,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kabupaten Temanggung Anggit Triwahyu mengatakan, penambangan di lereng Sindoro masuk kategori perusakan lingkungan. “Ini (penambangan pasir) termasuk kategori perusakan lingkungan hidup. Ada kegiatan yang menimbulkan dampak baik itu fisik, kimia maupun hayati yang menimbulkan perubahan langsung terhadap lingkungan. Dampak yang terjadi bisa banjir kalau terjadi hujan deras karena tidak ada resapan air, lalu bahaya longsor, dan matinya mata air,”katanya.

Lokasi rusak akan ditata ulang agar kembali bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya misalkan untuk pertanian dan perkebunan. Staf Bidang Tata Ruang DPUPKP Juwanto mengaku belum menerima permohonan izin penambangan. “Kalau dari DPU belum pernah menerima permintaan izin dan belum pernah mengeluarkan izin dalam bentuk apapun. Jadi sekali lagi atas kegiatan pertambangan galian C di Kwadungan Jurang, DPUPKP belum pernah mengeluarkan keterangan rencana kabupaten atau surat apapun sebagai informasi tata ruang,” bebernya.

Baca juga:  10.800 Rumah Tangga Didatangi Petugas Sensus

Dia juga menuturkan dari pengamatan, lokasi penambangan ini secara peruntukkan untuk sawah bukan irigasi. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Lingkungan Hidup Djoko Prasetyo menuturkan, berdasar UU Nomor 3 Tahun 2020, bahwasanya izin pertambangan itu sekarang menjadi wewenang pemerintah pusat. “Maka dipastikan penambangan di Kwadungan merupakan penambangan liar,” tegasnya.

Kasi Pemerintahan Desa Kwadungan Jurang Safuad Irwanto ketika dikonfirmasi mengatakan sebelumnya penambangan berlangsung 10 hari. Dari pengamantan pemerintah desa para pelaku penambangan dari luar desa, namun ia mengaku tidak tahu siapa pemilik penambangan tersebut. (tbh/lis)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya