alexametrics

Nasabah BKK Pringsurat Tagih Janji

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID Temanggung – Nasabah BKK Pringsurat menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Temanggung Selasa (7/1). Mereka mengadukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dianggap ingkar janji. Pasalnya kata nasabah, Ganjar berjanji akan menyiapkan uang Rp 100 miliar untuk mengembalikan uang nasabah BKK Pringsurat. Ternyata baru sekitar Rp 13 miliar yang dikembalikan.

Ketua Paguyuban Nasabah BKK Pringsurat Joko Yuwono menyampaikan beberapa bulan lalu gubernur berjanji akan mengembalikan uang nasabah. Dan akan menyiapkan dana segar Rp 100 miliar. “Beliau berkata jika di tahap pertama akan mengucurkan dana sebesar 25 miliar,” tuturnya.

Namun di tengah jalan, lanjutnya, yang dikucurkan hanya kurang lebih Rp 13 miliar hingga bulan Juli 2019. Melihat kenyataan tersebut, dirinya meminta jajaran DPRD Kabupaten Temanggung untuk memfasilitasi agar dapat bertemu dengan Ganjar.

Baca juga:  149 Sapi di Temanggung Terpapar PMK

“Karena kami yakin dengan selogan gubernur ‘Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi’. Saya minta dewan mempertemukan kami dengan Pak Gubernur,” ujarnya.
Joko juga menyampaikan waktu jatuh tempo pembayaran uang deposito pada 4 Februari 2020. “Maka dari itu besok akan kita ambil uang ke kantor BKK Pringsurat. Kalau nanti tidak ada, maka kami akan ke kantor setda ke pak bupati. Suratnya sudah kami serahkan tembusan ke bupati dan gubernur,” bebernya.

Selain itu dirinya juga mengaku kecewa dengan anggota DPD RI asal Temanggung yang tidak respek dengan masalah tersebut. “Dulu kami pernah dibantu Bapak Bambang Sadono selaku DPD RI dan diminta presentasi di DPD tapi kemudian ternyata Pak Gubernur berkenan memberikan talangan. Tapi saat ini kita tahu Bu Denti anggota DPD RI juga istri pak wakil bupati sama sekali tidak membantu masalah kami,” ungkapnya kesal.
Sukarsono salah satu nasabah BKK Pringsurat juga meminta legislatif sebagai wakil rakyat dapat menjembatani masalah tersebut. “Kami minta dewan bisa menyampaikan atau menagihkan masalah ini,” harapnya.

Baca juga:  Pedagang Sayur Raup Rp 51 Juta dari ‘Uang Gaib’

Selain itu dengan beredarnya kabar BKK Pringsurat telah dibubarkan atau dilikuidasi, pihaknya meminta ada bukti tertulis tentang pembubaran tersebut.

“Jika memang masih belum dibubarkan maka kami minta agar kantornya juga masih tetap dibuka. Jangan ditutup agar kami dapat berkoordinasi,” tuturnya.

Sementara itu Ketua DPRD Temangggung Yunianto yang didampingi Wakil Ketua DPRD Tunggul purnomo serta para ketua komisi dan anggota mengaku siap membantu para nasabah. “Kita kawal dengan pendekatan dinas, teknis dan yuridis. Kita tahu proses pidana telah berjalan tapi para nasabah kan masih belum dapat menikmati atau mengambil uangnya baik deposito maupun tabungan,” bebernya.

Yunianto berjanji akan sesegera mungkin berkoordinasi secara dinas dengan Bupati Temanggung agar disampaikan kepada gubernur. “Secara politis kami akan menyampaikannnya kepada DPRD Provinsi Jawa tengah. Dengan komparasi antara dinas dan politis ini dapat mencapai hal yang kita harapkan,” bebernya.

Baca juga:  BRI Bawa Nasabah Affluent Hadiri World Superbike Championship

Sebagaimana diketahui dalam prahara kasus BKK Pringsurat yang terjadi tiga tahun terakhir, ditaksir menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 114 miliar. Dalam kasus tersebut juga sudah ada empat orang yang dijebloskan dalam jeruji besi. Dua di antaranya merupakan Direktur BKK Pringsurat Suharno dan Riyanto yang diputus 11 tahun penjara. Sementara dua lainnya adalah pegawainya yakni Triyono dan Riyan Anggi, saat ini proses hukumnya masih berjalan. (tbh/lis)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya