Polres Kaji Audit Inspektorat

Dugaan Korupsi Dana Desa

116
DIDUGA DIKORUPSI : Proyek memasangan paving dari dana desa di Desa Ketitang yang diduga diselewengkan. (TABAH RIYADI / JAWA POS RADAR KEDU)
DIDUGA DIKORUPSI : Proyek memasangan paving dari dana desa di Desa Ketitang yang diduga diselewengkan. (TABAH RIYADI / JAWA POS RADAR KEDU)

RADARSEMARANG.ID, TEMANGGUNG – Jajaran Polres Temanggung telah menerima hasil audit dugaan korupsi penggunaan dana desa di Desa Ketitang Kecamatan Jumo. Pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Hasil audit Inspektorat sudah diserahkan kepada kami pada Selasa (3/12) dan saat ini sedang kami pelajari,” ungkap Kapolres Temanggung AKBP Muhamad Ali melalui Kasat Reskrim AKP M Alfan.

Saat ditanya tentang ada atau tidaknya kerugian negara dalam laporan audit Inspektorat tersebut, Alfan mengaku masih belum bisa menyampaikannya. “Soalnya baru masuk kemarin dan baru kami pelajari. Secepatnya akan kami sampaikan ada tidaknya kerugian negara,” tegasnya.

Hari Nugroho selaku wakil penanggung jawab Tim Audit Desa Ketitang Inspektorat Temanggung menyampaikan, pihaknya sempat menemukan adanya dugaan penyimpangan. R sebagai suplaiyer paving di Desa Ketitang diketahui tidak mengirimkan barang pada termin ketiga, sedangkan uangnya telah diterimanya.

“Namun uang tersebut telah dikembalikan, untuk besarannya berapa, saya lupa. Sehingga untuk kepastian ada kerugian negara atau tidak, biar pihak kepolisian saja yang menyampaikan,” terangnya.

Selama proses audit, Inspektorat telah memeriksa sejumlah saksi utamanya R selaku suplaiyer yang saat ini mendekam di balik jeruji besi lantaran kasus berbeda dan seorang PNS Kecamatan yang pernah menjadi Plt Kepala Desa Ketitang. “Ada tujuh orang yang kami periksa di antaranya ada plt kepala desa dari kecamatan saat itu, kemudian sekdesnya, kemudian R serta tim pelaksana desa,” beber Pembantu IV Inspektorat Temanggung tersebut

Sementara itu, Kepala Desa Ketitang Geri Setiawan mengungkapkan, keluarga R beberapa kali datang ke kantor desa untuk mengembalikan uang korupsi yang diduga dilakukan R. “Namun kami selalu menolaknya, lantaran kasus ini telah ditangani oleh pihak kepolisian dan kami ingin menghormati proses hukum yang telah berjalan,” tuturnya.

Selang beberapa waktu kemudian, lanjutnya, ternyata istri R mengirimkan uang sebesar Rp 62 juta ke rekening desa tanpa sepengetahuan pihak pemerintah desa melalui BKK Jumo. “Yang namanya rekening desa itu sumbernya hanya dari ADD, DD, Bankeu, Bangub dan Pades. Kenapa orang personal bisa transfer ke rekening lembaga atau institusi desa. Padahal belum ada rekom dari penegak hukum atau inspektorat untuk mengembalikan. Bahkan pemdes tidak diberitahu juga,” ujarnya.

Ia mecurigai ada yang tidak beres dalam proses hukum kasus tersebut. “Istri R mengembalikan uang Rp 62 juta padahal hasil perhitungan dari inspektorat waktu itu belum keluar masih dalam proses investigasi, ini kan aneh,” tegasnya. (tbh/ton)