alexametrics

Dewan Minta Bupati Pasang Badan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, TEMANGGUNG – DPRD Temanggung minta Bupati Temanggung M Al Khadziq untuk pasang badan dan memberi kepastian kepada para nasabah Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pringsurat yang kini sedang dilanda prahara. Pasalnya belakangan terakhir, tersiar kabar jika salah satu perusahaan daerah tersebut akan dilakukan likuidasi.

Ketua Fraksi Golkar Sejahtera, Tunggul Purnomo mengungkapkan bahwa rencana likuidasi BKK Pringsurat tersebut dirasa akan memberi kecemasan dan kekhawatiran tersend‎iri bagi nasabah. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai salah satu pemilik saham harus memberi kejelasan akan rencana tersebut. “Bisa dengan mengundang dan mengumpulkan mereka, kemudian menegaskan di hadapan mereka bahwa pemerintah akan tetap bertanggungjawab‎. Misalnya begitu. Yang penting, secara langsung disampaikan oleh Bupati, jangan melalui bagian perekonomian atau lainnya,” ucapnya.

Baca juga:  Wakil ketua DPRD Temanggung : Waspadai Masuknya Radikalisme ke Kaum Milenial

Menurutnya likuidasi tak akan bisa mengugurkan kewajiban pemilik perusahaan untuk mengembalikan dana nasabah. “Pemilik harus tetap bertanggungjawab, ora terus ilang-ilangan,” tuturnya.

Maka dari itu Pemkab Temanggung yang memiliki 49 persen saham untuk memberikan ketenangan kepada para nasabah dengan memberikan kejelasan. Sehingga meraka tidak kembali bertanya-tanya soal kepastian dan mekanisme, pengembalian dana milik mereka.

“Yang milik pribadi nasabah masih mendinglah. Lha kalau itu uang milik kelompok atau semacamnya, kan yang dulu menyetor jadi kerepotan, bingung mau jawab apa kalau belum ada kepastian,” tuturnya.‎

Namun demikian, lanjutnya, meski bagaimanapun masa depan BKK ‎Pringsurat lebih banyak ditentukan oleh Pemprov Jateng selaku pemilik saham terbesar perusahaan daerah yang sedang kolaps itu.

Baca juga:  PBB Ditargetkan Selesai Lebih Awal

Sementara itu, Bupati Temanggung, M Al Khadziq, mengaku belum menerima laporan dari bagian terkait, perihal kepastian masa depan BKK Pringsurat tentang rencana dilikuidasi atau turut dimarger dengan BKK lain yang ada di seluruh Jateng‎. “Ini bagian perekonomian kembali rapat soal itu di provinsi‎, saya belum mendapat laporan lebih lanjut,” ujarnya.

Khadziq juga menyampaikan bahwa pada prinsipnya Pemkab Temanggung akan mengikuti apapun keputusan pemerintah provinsi selaku pemilik saham mayoritas. “Pemkab Temanggung siap mengembalikan dana nasabah, yang menjadi bagian kewajibannya, sepanjang ada landasan hukum yang kuat untuk mengatur itu,” katanya. (tbh/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya