RADARSEMARANG.ID, Semarang – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng mendesak pemerintah untuk memberi kepastian bagi 586 PPPK Jateng yang dianulir penempatannya. Mereka adalah tenaga pengajar, dengan rincian 428 di tingkat SMA/SMK/SLB dan sisanya berasal dari 25 kabupaten/kota tingkat SD/SMP di Jateng.
“Sudah kami coba negosiasikan dengan berbagai pihak, dan memang sudah dikonfirmasi akan diakomodasi. Sehingga kami minta kepastian akan diakomodasi pada 2023 ini,” kata Ketua PGRI Jateng Muhdi kepada Jawa Pos Radar Semarang.
Muhdi menyebutkan, sebelumnya Medikbud Ristek Nadiem Makarim bertepatan dengan ulang tahun PGRI telah menegaskan bahwa kabupaten/kota dan provinsi yang jumlah formasinya belum sesuai, akan ditetapkan langsung oleh Pemerintah Pusat dalam program pengangkatan satu juta guru PPPK yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.
Oleh karena itu, pihaknya terus memperjuangkan kepastian penempatan untuk diumumkan secepatnya tahun ini. Mengingat masa jabatan Presiden yang berakhir pada 2024 mendatang.
“Saat ini yang diperjuangkan adalah ratusan guru tersebut bisa mendapatkan penempatan di tahun ini dan sesuai janji pemerintah terpenuhinya pengangkatan satu juta PPPK itu,” tambahnya.
Perjuangan PGRI Jateng akan terus berlanjut dalam menagih janji-janji yang telah pemerintah sampaikan. Pihaknya berharap pengangkatan satu juta guru PPPK tahun ini bisa diwujudkan pemerintah.
“Jadi kalau apa yang ditanyakan menjadi target kami saat ini, yang dibatalkan di 2023 dapat penempatan. Lalu guru honorer yang belum P1 bisa masuk di tahun 2023 ini. Karena tahun 2023 ini harusnya menjadi tahun terakhir untuk mecapai satu juta,” tandasnya. (kap/ida)
