RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Sebanyak 5.748 guru honorer di Jateng dengan kategori prioritas utama (P1) lulus passing grade masih belum jelas nasibnya. Bahkan, hingga kini mereka belum mendapatkan penempatan di satuan pendidikan. Padahal Kemenpan-RB fokus menyelesaikan P1 di tahun 2023.
Sekretaris Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Jateng Muhammad Rosyidi mengatakan, sebanyak 5.748 guru tersebut telah mengikuti seleksi PPPK tahun 2022 untuk jabatan fungsional (JF).
Mereka telah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade. Namun, guru ini belum diangkat menjadi PPPK dan belum mendapatkan penempatan.
“Permasalahan PPPK guru P1 yaitu belum penempatan. Guru P1 yang belum penempatan sejumlah 5.748 guru,” jelasnya saat melakukan audiensi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng di Ruang Rapat Komisi E DPRD Jateng, Jumat (27/1).
Dalam pemaparannya, Rosyidi menyebutkan saat ini masih ada 5.748 guru honorer kategori P1 yang belum mendapatkan penempatan. Jumlah tersebut merupakan guru pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, baik negeri maupun swasta di seluruh daerah di Jateng.
Menurutnya, guru dengan kategori P1 ini ingin segera mendapatkan penempatan. Namun masih mengalami kendala. Misalnya beberapa mapel tidak dibuka pemerintah daerah, seperti bahasa Jawa dan asing, serta beberapa mapel Prakarya dan Kewirausahaan (PKWU).
Rosyidi mengaku penerapan kurikulum yang diterapkan Kemendikbud Ristek dan pemerintah daerah tidak sinkron. Sehingga menyebabkan guru-guru ini mengalami masalah dan ingin segera mendapat penempatan.
“Sebanyak 33 guru diintimidasi yayasan, 27 guru dirumahkan, 6 guru dikosongkan jam mengajarnya, dan 11 guru jam mengajarnya dikurangi,” imbuhnya.
Menggapi hal tersebut, Sekretaris Disdikbud Jateng, Suyanta mengatakan 5.748 guru tersebut merupakan calon guru PPPK yang sudah lolos seleksi dan tinggal menunggu penempatan. Menurutnya mereka ingin mendapatkan penempatan karena banyak yang mengalami permasalahan dan terancam pendapatannya.
Terkait usulan dari FGPPNS ini, pihaknya membutuhkan waktu untuk menjadwalkannya. Sedangkan saat ini baru 4.351 guru yang sudah mendapat formasi dan akan dilakukan penempatan.
“Beliau-beliau itu ingin segera ditempatkan. Cuma kita bagaimana penempatannya itu kan ada jadwalnya. Tidak serta merta langsung. Jadi memang macem-macem, di waktu yang kosong misalnya,” ungkapnya.
Sementara Ketua Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid mengaku problematika ini harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Pihaknya akan menjadwalkan audiensi dengan pemerintah pusat.
“Nanti kami Komisi E akan mengagendakan bersama-sama ke pemerintah pusat. Dari forum guru, Disdikbud Jateng, dan Kemendikbudristek, juga BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan MenPAN-RB,” akunya. (kap/ida)
