alexametrics

Masih Banyak Jaksa Kurang Pahami Tugasnya

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Masih banyak jaksa (aparat penegak hukum/APH) yang kurang memahami pedoman tugasnya dalam proses hukum bagi korban kekerasan seksual perempuan dan anak. Banyak jaksa yang tidak mau memberikan informasi terbuka kepada pendamping korban.

Sebagaimana dalam kasus yang didampingi LRC KJHAM Semarang, Kadiv Bantuan Hukum, Nihayatul Mukharomah mengaku, beberapa kali kesulitan mendapat informasi terkait proses hukum yang sedang berjalan. Padahal, para APH dalam hal ini jaksa telah diberikan Pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana.

“Ternyata belum semua jaksa bisa diajak komunikasi dengan baik ketika korban membutuhkan informasi perkembangan kasusnya. Kami kesulitan, misalnya mengakses nomor handphone saja tidak diperbolehkan. Ada juga yang dihubungi chat tidak dibalas. Padahal korban punya hak mendapatkan informasi, namun kesulitan,” ungkapnya dalam diskusi hukum, Selasa (5/7).

Baca juga:  Kelurahan Bendan Ngisor Ajak Warganya Manfaatkan Sungai untuk Budidaya Ikan

Selain terkendala akses informasi, Niha menyampaikan, jika ada jaksa yang dimintai tolong korban untuk memasukkan hak restitusi atau ganti kerugian namun tidak dilakukan. Korban justru diminta untuk menyampaikan langsung di persidangan.

Padahal, kata dia, seharusnya jaksa bisa memasukkan hak restitusi dalam dakwaan. “Walau begitu, ada jaksa yang baik. Bahkan korban diwongke. Korban ditanya berapa tuntutan yang pantas untuk pelaku, korban diarahkan oleh jaksa sebelum persidangan digelar. Tapi sayangnya tidak semua jaksa begitu,” imbuhnya.

Menanggapi keluhan itu, Kasubsi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Kota Semarang Ardhika Wisnu mengatakan, persoalan di atas biasanya karena karakter masing-masing orang. Namun, dengan adanya pedoman tersebut, tentunya harus menjadikan jaksa lebih baik dalam menyikapi setiap kasus.

Baca juga:  Hendi Bangun Big Data Pertama di Jateng

“Jika ada jaksa yang sulit ditemui, maka dengan adanya pedoman ini, jaksa harus mengubah sikap sesuai pedoman. Termasuk fakta penyidikan, penuntutan, hingga inkrah. Harus lebih terbuka terutama bagi pencari keadilan,” jelasnya.

Jaksa Dhika menambahkan, jika masyarakat menemui hal serupa bisa melaporkan atau memberikan kritik dan saran melalui layanan aduan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau WhatsApp dan Instagram. (ifa/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya