alexametrics

Eks Sunan Kuning Berpotensi Jadi Lokalisasi Lagi

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Dua perempuan asal Jawa Barat yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS kabur duluan dari kawasan Argorejo yang dulunya kompleks lokalisasi Sunan Kuning (SK), Semarang Barat. Sebelum Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang memulangkan keduanya.

Keduanya berusia 20-an tahun. Sebenarnya baru tiga hari berada di tempat karaoke di kawasan Argorejo. Keduanya terdeteksi setelah dilakukan tes kesehatan terhadap sejumlah orang pendatang baru di kawasan tersebut. Tes kesehatan dilakukan oleh Dinkes Kota Semarang sebelum puasa tahun 2022.

“Beberapa hari setelah dinyatakan positif HIV/AIDS, tiba-tiba menghilang dari rumah karaoke. Mungkin karena takut atau bagaimana ya, jadinya langsung kabur. Sampai saat ini keduanya sudah tidak berada di Argorejo,” kata Koordinator Lentera Asa, Ari Istiadi, kepada Jawa Pos Radar Semarang Sabtu (25/6) kemarin.

Ari menjelaskan, tes kesehatan tersebut merupakan syarat utama bagi para pendatang baru yang masuk dan tinggal di dalam kawasan Argorejo. “Kami sangat ketat dan selektif. Ada pendatang baru, langsung kami suruh tes. Karena tahapan awal kan harus tes VCT, sebelum mereka mendapatkan Kartu Izin Kerja (KIK),” tegasnya.

Baca juga:  Koalisi dengan PDIP di Empat Daerah

Tes kesehatan ini untuk mencegah masuknya virus menular seperti HIV/AIDS. Selain syarat tersebut, ada syarat lain yang diterapkan kepada siapapun orangnya. “Secara aturan umur juga harus berusia minimal 18 tahun. Sedangkan yang bersuami harus ada surat izin dari suaminya,” katanya.

Kendati begitu, pihaknya menegaskan tidak membatasi orang dari wilayah manapun untuk bisa mencari nafkah di tempat tersebut. Meski demikian, Ari tidak menampik setiap bulan selalu ada pendatang baru.

“Dari mana pun kami tidak membatasi. Tapi kami punya aturan untuk kepentingan bersama. Setiap bulan ada pendatang baru, sekitar tiga sampai lima orang. Tetapi yang keluar juga ada, silih berganti,” jelasnya.

Dulunya, kawasan Argorejo merupakan komplek lokalisasi Sunan Kuning (SK). Namun tempat tersebut telah ditutup oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dan Kementrian Sosial (Kemensos) beberapa tahun lalu. Sekarang, tempat itu hanya dipergunakan sebagai tempat hiburan malam karaoke.

Baca juga:  PLTSa Jatibarang Bisa Mengolah 100 Ton Sampah Harian Menjadi Listrik

“Jumlah wisma ada 175 tempat. Jumlah populasi sekarang sekitar 400-an orang. Kalau kondisi seperti ini, pendatang baru akan terus bertambah,” terangnya.

Menurutnya, ketika Argorejo masih berstatus resosiliasi, terdapat aturan sangat ketat yang diberlakukan bagi para pemandu karaoke. Setiap rumah karaoke dilarang merekrut pemandu karaoke dari Jawa Barat. Namun yang terjadi sekarang pemandu karaoke dari berbagai daerah diperbolehkan bekerja di Argorejo.

“Mau tidak mau kami bekerja keras membatasi lewat tes VCT. Setelah Lebaran kami tes VCT ke semua pemandu, hasilnya negatif. Tapi dengan temuan ini, kami jadi ekstra waspada,” tegasnya.

Para pemandu lagu yang menghuni Argorejo saat ini umumnya berasal dari daerah Wonosobo, Purwodadi, Jepara. Bahkan terbanyak dari Tasikmalaya, Bandung, dan kota-kota lainnya.

Baca juga:  Di Kelurahan Tambakrejo, Cairkan BST Tak Harus Vaksin

Diakuinya, jika pengawasan melemah berpotensi menimbulkan masalah baru dalam pengelolaan kawasan Argorejo. Bahkan, Ari menegaskan bisa berpotensi munculnya prostitusi di Argorejo.

“Tidak menutup kemungkinan ada prostitusi. Karena tidak ada yang menjamin hal itu. Kami tidak bisa mengawasi 24 jam. Keberadaan pemandu karaoke tanpa aturan, kalau dibiarkan akan timbul masalah baru,” terangnya.

Ari berharap, adanya campur tangan pemerintah pasca penutupan termasuk sekarang ini. Bahkan, pihaknya meminta kepada dinas terkait untuk bahu membahu mengawal permasalahan di kawasan tersebut.

“Seharusnya Dinas Sosial (Dinsos) yang berwenang mengelola persoalan ini. Pemikiran saya, apakah pemandu karaoke tidak menjadi bagian permasalahan di Kota Semarang juga,” katanya.

“Kami berharap kepada pemerintah untuk membuat aturan. Pokoknya kalau yang tidak mau tes kesehatan, tidak boleh bekerja di sini. Kalau yang membuat pemerintah kan lebih tegas, kami kerja di lapangan juga lebih enak,” pungkasnya. (mha/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya