alexametrics

Putusan PKPU PT Inti Hosmed Langgar Ketentuan DPT

Kreditur Ajukan Kasasi

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan homologasi atau perdamaian yang diajukan PT Indo Hosmed. Namun atas putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim tersebut, salah satu kreditur Antoni Liem bakal mengajukan upaya hukum kasasi.

Melalui kuasa hukumnya, Bing Yusuf, Antoni Liem keberatan terhadap pengesahan perdamaian tersebut. Ia menilai putusan ini melanggar suatu ketentuan hukum. Dalam rapat voting terakhir, tagihan Antoni dinyatakan tidak akan dibayarkan oleh PT Inti Hosmed. Alasannya, PT Inti Hosmed menyatakan sudah kelebihan bayar ke Antoni. Padahal, pembayaran belum dilakukan.

“Ini yang jadi dasar penolakan homologasi. Padahal tagihan tersebut sudah masuk DPT, sudah disahkan hakim pengawas dan tim pengurus,” katanya ditemui usai sidang, Kamis (24/3).

Baca juga:  2020, Pasar Johar dan Alun-Alun Siap Digunakan

Adapun nilai piutang kliennya yang telah dihapuskan dari DPT yakni Rp 608 juta. Selain Antoni, kreditur lain dari Yayasan Gereja Happy Family Jogjakarta juga bakal mengajukan kasasi. Kuasa hukum yayasan tersebut Hilarius Ngaji Miro mengatakan, telah mengajukan DPT senilai Rp 18 miliar. Namun, dalam putusan ini hak-hak yang menyangkut itu hilang.

“Kami juga akan melakukan kasasi. Kalau nilai total semua Rp 18 miliar, lainnya sudah disetujui tapi yang Rp 5 miliar ditolak,” ujarnya.

Bing Yusuf menambahkan, selain DPT tersebut, Antoni juga memiliki tagihan lain berupa sertifikat satu unit di Apartemen Malioboro City. Urusan ini dikhawatirkan tidak akan beres. Pasalnya, dalam rencana perdamaian juga dijanjikan terkait Akta Jual Beli (AJB) yang akan diberikan dalam waktu tiga tahun. Akan tetapi, kini sertifikat apartemen yang dibangun bukan lagi milik PT Inti Hosmed. Melainkan berpindah menjadi milik PT MNC.

Baca juga:  Bangunan MI Raudlatul Athfal Mengancam Para Guru dan Siswa, Kondisinya Seperti Apa?

“Saya sudah cek ke BPN. Sehingga pelaksanaan perdamaian tidak terjamin. Karena tanah itu bukan lagi milik PT Indo Hosmed. Proposal perjanjian homologasi ini janji belaka,” ungkapnya. (ifa/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya