RADARSEMARANG.ID, Semarang – Sekitar 100 mahasiswa bersama puluhan buruh dari berbagai kota menggelar aksi unjuk rasa pada Hari Perempuan Internasional di depan Gedung DPRD Jawa Tengah Jalan Pahlawan Selasa (8/3).
Mereka menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan meratifikasi konvensi ke-190 International Labour Organizations (ILO) soal penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.
Sejak pagi kemarin massa aksi berkumpul di Kantor Pos Kota Lama. Kemudian melakukan konvoi pukul 10.30 menuju lokasi demo. Lalu perwakilan perguruan tinggi maupun serikat buruh melakukan orasi. Sedangkan masa berunjuk rasa dengan mengangkat poster yang berisikan tuntutan untuk pemerintah.
“Buruh perempuan kami masih banyak mengalami kekerasan dan eksploitasi. Mayoritas di industri garmen, ditarget tanpa ada gaji lembur,” jelas Mulyono, koordinator buruh KASBI kepada Jawa Pos Radar Semarang.
Menurutnya masih sedikit perusahaan yang menaruh perhatian pada persoalan ini. Termasuk buruh migran maupun buruh perkebunan juga rentan mendapat kekerasan dan eksploitasi. Banyak hak buruh perempuan yang belum dipenuhi. Seperti hak cuti melahirkan, hamil, sampai ruang laktasi yang sangat terbatas. “Padahal itu semua kodrat perempuan, semestinya dihargai,” imbuhnya.
Ia menegaskan, persoalan perempuan juga perlu partisipasi dan kesadaran laki-laki. Tanpanya, kesetaraan dan keadilan gender tak dapat terwujud. Karena permasalahan gender merupakan masalah bersama dan merugikan semua pihak.
Para buruh datang dari Semarang, Grobogan, Solo, dan Demak. Mereka rela meminta izin perusahaan demi mengikuti aksi. Sedangkan massa aksi dari kalangan mahasiswa kebanyakan datang dari perguruan tinggi di Semarang. Seperti dari UNDIP, UNNES, UIN Walisongo, dan lainnya. (taf/cr3/ida)
