27 C
Semarang
Minggu, 26 Maret 2023

Kota Semarang Masih Level 1, Hendi Buat Langkah Antisipatif

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Semarang masih level I. Kebijakan tersebut sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 9 Tahun 2022. Status itu membuktikan pengendalian Covid-19 di Ibu Kota Jawa Tengah ini, berjalan sangat baik.

Meski begitu, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi tetap melakukan sejumlah penyesuaian pembatasan. Langkah tersebut sebagai upaya preventif guna mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Alhamdulillah tadi malam sudah turun Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) dan Kota Semarang masih masuk di level 1, tapi catatannya kita harus segera menggerakkan RT dan RW untuk kembali mengingatkan dan mengedukasi masyarakat terkait protokol kesehatan,” tutur Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, Selasa (8/2).

Menurut Hendi, jika melihat dari keputusan Mendagri aturannya masih sama, belum ada pembatasan. “Kita masih merumuskan satu kata untuk kebijakan PPKM, hanya dengan beberapa perubahan,” imbuh Hendi.

Baca juga:  Wisata dan Transportasi Jateng Juara Inovasi Daerah Kemendagri

Kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam Instruksi Wali Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2022 yang mulai diberlakukan pada Selasa, 8 Februari 2022.

Hendi menerangkan, terkait batasan-batasan sesuai dengan Inmendagri yaitu Pembelajaran Tatap Muka (PTM) aturannya masih sama dengan level 1, tetapi untuk menghindari lonjakan, maka selama 14 hari ke depan akan dilakukan secara daring.

Sedangkan peraturan lainnya, jam operasional tempat wisata dan hiburan, termasuk bioskop, hingga pukul 23.00 WIB dengan pengunjung paling banyak 75 persen. Pengguna fasilitas olahraga di ruang tertutup dibatasi 50 persen dari kapasitas. Sedangkan untuk fasilitas olahraga di ruang terbuka dibatasi maksimal 75 persen, termasuk pasar tradisional, pengunjung 75 persen dari kapasitas.

Baca juga:  Mendagri Terbitkan SE Plt hingga Pj Kepala Daerah Boleh Berhentikan dan Mutasi ASN

Sementara itu, untuk kegiatan sektor non-esensial dibatasi maksimal 75 persen yang bekerja dari kantor. Sektor esensial diizinkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen, utamanya staf yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

“Sedangkan jumlah maksimal pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 75 persen dan sektor kritikal beroperasi 100 persen tanpa ada pengecualian,” terang wali kota.

Dalam Inwal tersebut juga mengatur pelaksanaan kegiatan makan atau minum di tempat umum. Warung makan, pedagang kaki lima, dan sejenisnya diizinkan buka sampai pukul 23.00 WIB, dengan maksimal pengunjung 75 persen. Ketentuan itu juga berlaku bagi supermarket, restoran, rumah makan atau kafe yang berada di dalam gedung atau toko yang berdiri sendiri. Namun, mereka wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.

Baca juga:  Desak Peninjauan Perbup Pengisian Perades

Kegiatan di pusat perbelanjaan atau mal diizinkan dengan kapasitas 75 persen sampai pukul 22.00. Untuk tempat ibadah kapasitas paling banyak 75 persen. Sedangkan untuk pernikahan, tamu undangan paling banyak 50 persendari kapasitas tempat.

Hendi kembali menegaskan, penegakan prokes masih menjadi salah satu cara efektif dalam memutus mata rantai Covid-19. Meski dalam beberapa hari terakhir, angka Covid-19 di Kota Semarang mengalami kenaikan namun ketersediaan bed occupancy ratio (BOR) atau ketersediaan tempat tidur isolasi masih sangat mencukupi.

“Dan secara umum pemerintah pusat telah menilai Kota Semarang masih menjalankan pengendalian covid dengan baik, vaksinasi dilakukan sesuai standar, angka kematian juga rendah, sehingga Kota Semarang masih berada pada PPKM level 1,” pungkasnya. (BBS/den/zal)


Baca artikel dan berita terbaru di Google News


Artikel Terkait

Sementara Itu ..

Terbaru

Populer

Menarik

Lainnya