alexametrics

Solar Subsidi Senilai Rp 49,9 M Disalahgunakan

Gudang di Cilacap dan Kabupaten Semarang

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Aparat Direktorat Polisi Air (Dirpolair) Korpolairud Baharkam Polri membongkar praktik penyalahgunaan pembelian BBM solar bersubsidi. Praktik ilegal ini sudah berlangsung lima bulan, dengan total kerugian uang negara mencapai Rp 49,9 miliar. Dalam kasus ini, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Infografis
Infografis
ed

Kasus ini diungkap Rabu (12/1) sekitar pukul 10.44 lalu. Lokasinya di Pelabuhan Seleko Kabupaten Cilacap. Pengungkapan ini diawali adanya informasi penyalahgunaan minyak dan gas bumi berupa pembelian BBM bersubsidi jenis Bio Solar B30 yang tidak sesuai peruntukkannya.

Selanjutnya Tim Subditgakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri bersama Tim Kapal Patroli KP Anis Macan 4002 melakukan penyelidikan, dan ditemukan adanya truk tangki mencurigakan. Truk tangki tersebut melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar B30 ke kapal KM Maju Abadi 7 GT. 172 di Pelabuhan Seleko Cilacap.

“Hasil penyelidikan, BBM Jenis Bio Solar B30 tersebut didapatkan dengan cara membeli dari SPBU dengan harga subsidi,” ungkap Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri Brigjen M Yassin Kosasih saat hadir di TBBM Pertamina Pengapon, Semarang, Jumat (21/1).

Baca juga:  Mbah Tasmi Lima Tahun Tinggal di Gubuk Reyot

Truk tangki warna biru putih bernopol W 9220 UH itu bertuliskan PT Sinar Harapan Mulia kapasitas 8 KL. Kemudian truk tangki bernopol H 8420 D kapasitas 16 KL, yang sedang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar B30.

“BBM tersebut ditampung ke gudang yang berada di Jalan Karang, Cilacap, dan di Bergas Lor, Kabupaten Semarang. Fungsi gudang tersebut sebagai tempat bongkar muat BBM jenis Bio Solar B30,” jelasnya.

Polisi telah menetapkan empat tersangka. Yakni, TDW berperan sebagai owner atau pemilik PT Sinar Harapan Mulia. Lalu, HN dan K berperan sebagai operasional, serta MCF sebagai administrasi dan keuangan. Sedangkan modus yang digunakan dengan menyiapkan kendaraan yang dimodifikasi bagian tandon.

“Mobil dan truk sudah dimodifikasi memiliki tandon di dalamnya. Bagian bak diisi tangki, kemudian disamarkan dengan ditutup karung berisi serbuk-serbuk kayu, ditutup terpal untuk kamuflase. Modifikasi mobil Panther, kursi tengah dan belakang dibongkar diganti dengan tandon yang bisa mengangkut satu ton Bio Solar B30,” bebernya.

Baca juga:  Kipas Angin Korslet, Rumah Terbakar

Ia membeberkan, tersangka TDW mendapatkan BBM jenis Bio Solar B30 dengan cara membekali uang Rp 30 juta kepada sopir untuk membeli Bio Solar B30 ke SPBU bersubsidi dengan diangkut mobil yang sudah dimodifikasi. Kemudian BBM bersubsidi dibongkar di gudang, lalu dijual langsung ke konsumen dengan harga keekonomian.

“Tersangka menjual kepada konsumen sektor perikanan dengan harga industri atau keekonomian. Praktik curang ini sudah dilakukan sejak September 2021. Adapun potensi kerugian negara yang berhasil diamankan dari kegiatan ilegal selama lima bulan kurang lebih Rp 49 miliar,” jelasnya.

Ditanya keterlibatan petugas SPBU, pihaknya menjelaskan, semua modifikasi kendaraan sudah sangat terencana, pengisian lewat lubang BBM kendaraan seperti biasanya. Kemudian dilakukan di beberapa SPBU. Sehingga di satu SPBU pelaku mengisi dengan kapasitas normal kemudian pindah ke SPBU lainnya.

Baca juga:  Awal Musim Hujan Mundur

“Tapi melihat kasus ini orang SPBU tidak ada yang mengerti karena mengisi mereka (pelaku) pintar. Mereka mengisi sekitar Rp 500 ribu, dalam batas kewajaran. Tapi mereka pindah dari SPBU satu ke yang lain. Jadi, saya sampaikan sampai saat ini belum ada keterkaitan petugas SPBU,” tegasnya.

Tersangka akan dijerat pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.

Executive General Manager Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah Putut Andriatno mengapresiasi upaya kepolisian dalam mengungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi ini. PT Pertamina Patra Niaga, kata dia, menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada penyidik Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Selama proses berlangsung, kami akan memberikan dukungan kelancaran sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh PT Pertamina Patra Niaga,” katanya. (mha/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya