alexametrics

Anggaran Kurang, Pemkot Minta Bantuan Pusat untuk Normalisasi Sungai Beringin

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Adanya review detail engineering design (DED) normalisasi Sungai Beringin, menuntut Pemkot Semarang untuk menganggarkan ulang pembebasan lahan pada tahun 2021. Kekurangannya mencapai Rp 86 miliar lebih.

Sayangnya setelah dilakukan appraisal, anggaran pembebasan lahan membengkak menjadi Rp 180 miliar lebih. Karena keterbatasan anggaran APBD Kota Semarang tahun 2022 ini, Pemkot Semarang mengajukan permohonan anggaran pembebasan lahan kepada Pemerintah Pusat.

“Sebenarnya sudah dianggarkan tahun lalu. Tapi karena ada DED baru, perlu tambahan anggaran pembebasan lahan,” kata Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Joko Santoso Senin (17/1).

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, Pemkot sudah membayarkan anggaran pembebasan lahan pada tahun lalu. Sementara kekurangan anggaran, menurut keterangan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, akan dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR.

Baca juga:  Kondisi Listrik Jateng-DIY Mulai Normal

“Kondisi APBD Pemkot Semarang tahun ini tidak memungkinkan. Kami mendorong dinas untuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Istilahnya nyambati mereka. Menurut informasi sudah ada lampu hijau dan kekurangannya akan di-cover pusat,” tuturnya.

Dengan klirnya anggaran pembebasan lahan yang sudah di-cover Pemerintah Pusat, proyek normalisasi Sungai Beringin bisa berjalan lancar dan selesai tepat waktu. “Harapannya selesai tepat waktu pada tahun ini,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Suharsono menjelaskan, jika setelah dilakukan appraisal, anggaran pembebasan lahan menjadi membengkak sekitar Rp 180 miliar. Anggaran Pemkot yang sudah dikucurkan sebesar Rp 86 miliar. “Yang sudah dibayarkan untuk pembebasan lahan baru mencapai 40 persen. Yang 60 persennya nanti akan di-cover pusat,” jelasnya.

Baca juga:  Tak Persoalkan Simbol Tikus Logam

Dirinya mendorong dinas agar terus berkoordinasi dengan pusat terkait kelanjutan pembebasan lahannya. Selain itu, harus bisa mengatasi permasalahan sosialnya juga. “Jangan sampai proyek pembangunan ini malah tertunda, karena kontraktor harus memilih dulu mana yang sudah dibebaskan mana yang belum,” tegasnya. (den/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya