alexametrics

Puskesmas Bulusan SMPN 10 dan SMPN 41 Gagal Rampung

Dewan Minta Blacklist Kontraktor 10 Tahun

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Proyek pembangunan sarana kesehatan dan pendidikan yang menjadi mitra komisi D DPRD Kota Semarang, ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah. Di antaranya, Pembangunan Puskesmas Bulusan, SMPN 10 dan SMPN 41 gagal rampung sesuai dengan waktu kontrak pengerjaan.

Temuan tersebut membuat wakil rakyat kecewa. Mereka meminta Pemkot Semarang bisa bertindak tegas dengan mem-blacklist rekanan atau kontraktor dalam jangka waktu yang lama agar bisa menimbulkan efek jera.

Puskesmas Bulusan kontraknya mulai 20 Agustus-28 Desember 2021 dengan anggaran Rp 3,6 miliar. Ini salah satu contoh yang gagal rampung. Bahkan progresnya baru 35 persenan.

“Padahal targetnya, tahun 2022 bisa digunakan,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Swasti Aswagati saat meninjau pembangunan Puskesmas Bulusan Rabu (29/12).

Saat berdiskusi dengan pihak kontraktor dan pengawas pembangunan, lanjut wanita yang akrab disapa Asti, alasannya modal atau cashflow. Pihak kontraktor gagal menyelesaikan pembangunan. Masalah tersebut, juga menjadi alasan kontraktor yang membangun di SMPN 10 dan SMPN 41.

Baca juga:  Belasan Waria dan PSK Terjaring Razia Pekat

“Alasan mereka kekurangan modal. Padahal di SMPN 41 nilainya tidak ada setengah miliar, hanya Rp 367 juta, kan eman-eman. Kontraktor ini kekurangan modal karena mengerjakan banyak titik. Sehingga cashflow-nya dibagi-bagi. Akhirnya tidak selesai,” keluhnya.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, seharusnya rekanan ataupun kontraktor pemenang proyek harus memiliki modal untuk bisa menyelesaikan proyek. Jika progres pembangunan mencapai target, bisa dilakukan pencairan sesuai termin.

“Pemkot harus bisa mengevaluasi mulai dari unit layanan pengadaan (ULP),” tuturnya.

Ia mencontohkan, jika peserta lelang yang dilakukan ULP ada yang menawar di angka 80 persen dari pagu anggaran atau kurang dari itu, kata dia, semestinya perlu klarifikasi atau kajian ulang.

Baca juga:  Perda Pariwisata Semarang Perlu Update

“Harus ada kajian, dengan harga yang ditawar bisa selesai apa tidak. Misal di Puskesmas Bulusan ini nilai tawarnya 20 persen, evaluasi agar nggak gagal kagi,” ujarnya.

Punishment kepada kontraktor atau rekanan yang gagal meyelesaikan proyek, kata dia, harus dilakukan dengan black list dalam waktu lama misalnya 10 tahun. Tujuannya untuk memberikan efek jera kepada para rekanan sekaligus tidak main-main dalam melaksanakan pembangunan.

“Kalau hanya sebentar, nanti bisa ikut lelang lagi dan terulang lagi. Jadi yang lama sekalian biar nggak main-main,” tambahnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo menyesalkan gagalnya proyek pembangunan yang ada di bawah Disdik dan Dinkes. Menurut dia, hak masyarakat tidak bisa didapatkan.

“Kalau tahun ini selesai, tahun depan bisa dipikirkan alat kesehatan. Kalau gagal seperti ini, harus ditata ulang lagi anggarannya,” tuturya.

Baca juga:  Siapkan Wahana Baru, Grand Maerakaca Siap Buka Lagi

Pemkot harus selektif dan berhati-hati saat melakukan lelang. Kontraktor yang menawar dengan nilai kecil tidak harus menang dan mendapatkan tender. Selain itu, harus ada track record yang positif dalam memilih pemenang. Terutama dari sisi kredibilitas kontraktor yang bisa menyelesaikan proyek sesuai target.

“Harus memilih yang benar-banar kredibel, bukan yang nawar paling rendah yang menang. Karena yang rugi ya masyarakat sendiri,” keluhnya.

Pelaksana proyek pembangunan Puskesmas Bulusan, Sigit Prasetyo mengatakan, jika pihaknya sebelumnya telah mengajukan penghentian kontrak karena tidak bisa menyelsaikan pekerjaan.

“Kendala kami karena faktor cashflow. Kami baru menyelesaikan 35 persen lebih dari total pekerjaan. Saat ini strukturnya sudah selesai,” katanya. (den/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya