alexametrics

Hadapi Pandemi, Pemerintah Dituntut Lebih Inovatif

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia hampir dua tahun ini ternyata membuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus melakukan inovasi baru agar bisa keluar dan memutus penyebaran virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok tersebut.

Kepala Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia Moeldoko menjelaskan, resiliensi merupakan ketahanan. Apalagi kondisi pandemi Covid-19 saat ini membuat ketahanan masyarakat mengalami perubahan, karena adanya pembatasan berbagai bidang.

“Misalnya aspek sosial, kegiatan pendidikan, agama dan bekerja dibatasi. Lalu aspek ekonomi yang membawa dampak pemutusan hubungan kerja, melumpuhkan pariwisata, bahkan bisa mengubah ketahanan nasional,” katanya saat menjadi keynote speech dalam Diskusi Pleno 3 Festival HAM 2021 dengan tema Resiliensi Masyarakat Indonesia Menghadapi Pandemi Covid-19 di Hotel Po Semarang, Kamis (18/11).

Ketahanan keluarga, kata dia, juga berpengaruh. Misalnya, jika ketahanannya bagus, maka di bidang RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan  provinsi bagus. “Agregat-nya adalah ketahanan nasional. Ketahanan itu kondisi dinamik, bisa naik turun,” terangnya.

Menurut Moeldoko, pandemi menuntut pemerintah pusat ataupun daerah untuk memikirkan cara inovatif dalam memutus mata rantai penyebaran virus, memperbaiki fasilitas kesehatan, dan memitigasi segala kemungkinan. Hingga akhirnya muncul kesetaraan antara pemerintah dan masyarakat yang duduk bersama memecahkan masalah Covid-19.

Baca juga:  2022, Wali Kota Hendi Fokus Genjot Sektor Wisata

“Dari kesetaraan itu pula, muncul keguyuban, gotong royong untuk bisa menyelesaikan masalah Covid-19. Akhirnya, muncul pula pemikiran baru, seperti pembelajaran daring, ibadah daring, dan lain sebagainya,” bebernya.

Mantan Panglima TNI ini menerangkan, banyak pertanyaan kapan Covid-19 akan selesai. Jawabannya, kata Moeldoko, cukup mudah tergantung kita semua berkomitmen menjalankan disiplin yang kuat, dan menjalankan tugas masing-masing antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya.

“Misalnya tracing, tracking, treatment, serta vaksinasi ini tanggungjawab pemerintah. Semetara penerapan 5 M tanggung jawab masyarakat. Intinya kalau berjalan dengan baik, tidak akan berlaku lagi PPKM darurat yang betul-betul tidak enak,” tambahnya.

Dengan adanya leadership yang kuat dari pemimpin daerah, maka kondisi pandemi bisa segera teratasi. Apalagi ditambah dengan kolaborasi antara masyarakat, nakes, relawan, dan lainnya untuk duduk bersama mencari cara baru Covid-19 bisa selesai.

Baca juga:  Kolaborasikan Berbagai Genre Lukisan dalam Satu Pameran

“Tantangan kita adalah Natal dan Tahun Baru, jika bisa dilewati dan angkanya tidak naik pada minggu ketiga Januari. Saya yakin Covid-19 segera selesai,”katanya optimistis.

Sementara  itu, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramuda Wardani menambahkan, kebijakan mengerem aktivitas masyarakat berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satunya meningkatnya angka kemiskinan.

“Dari data Maret 2021, kemiskinan di Indonesia 10,14 persen. Pengangguran terbuka paling banyak pada usia 20 – 24 tahun yang meningkat 3,36 persen dibanding 2020 lalu,” jelasnya.

Efek samping lainnya adalah banyaknya orang yang mengalami permasalahan mental, seperti kecemasan dan stres. Sehingga, lanjut dia, resiliensi masyarakat merupakan kunci utama bangkit dari pandemi.

“Resiliensi merupakan kemampuan untuk beradaptasi dan bangkit kembali setelah mengalami tekanan, tragedi, dan trauma. Resiliensi masyarakat kunci bangkit dari pandemi dengan menekankan kegotongroyongan,” terangnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga memiliki peran dalam penyelenggaraan good government yang diharapkan dapat membuat resiliensi individu dan keluarga baik, sehingga bisa membantu kelompok rentan lainnya.

Baca juga:  Kota Semarang dapat Alokasi 3.532 Formasi CPNS

“Pemerintah telah melakukan upaya mendukung resiliensi, yakni upaya kesehatan dan sosial. Kesehatan antara lain menyosialisasikan 3M, peningkatan 3T, dan vaksinasi. Upaya sosial antara lain bansos, BSU, dan bantuan UMKM,” bebernya.

Wali Kota Blitar Santoso menjelaskan, di bawah komandonya Pemkot Blitar terus melakukan konsolidasi hingga akhirnya ditetapkan role model penanganan Covid-19 di Indonesia. Rahasianya, kata dia, adalah pelaksanaan vaksinasi dengan menggandeng TNI-Polri yang terjun langsung ke masyarakat.

“Kita terjunkan armada di setiap kecamatan untuk melakukan jemput bola sampai ke tingkat yang paling bawah, yakni RT, RS pun kita kejar untuk melakukan vaksinasi. Alhamdulillah capaiannya  113,84 persen untuk gelombang pertama, dan lansia hampir 80 persen,” katanya.

Selain itu, implementasi 3T pun dilakukan secara masif dari hulu ke hilir secara sinergis untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat guna menjaring 3T tersebut. “Percuma kalau pembenahan hanya di hulu nggak sampai hilir. Kita juga jalin perguruan tinggi kesehatan untuk mengeroyok vaksinasi dan 3 T ini,”ujarnya. (den/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya