alexametrics

Kaum Rentan Minta Kemudahan Akses Hak Kesehatan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang Komunitas kaum rentan Kota Semarang meminta pemerintah untuk mempermudah akses hak kesehatan dan administrasi kependudukan. Hal itu disampaikan langsung pada dialog warga yang merupakan bagian dari Side Event 4 Festival HAM 2021.

Acara tersebut dihadiri berbagai stakeholder. Banyak diantaranya NGO dan lembaga hukum yang kerap mendampingi kaum rentan mendapatkan haknya. Narasumber yang dihadirkan datang dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, Disdukcapil Kota Semarang, dua pendamping dan dua perwakilan kaum rentan.

Pendamping anak terlantar di Pasar Johar dan Pondok Boro, Aniek Sukarni mengungkapkan, kesulitannya mengurus anak-anak tak beridentitas. Banyak di antaranya lahir dari hubungan gelap dan dibiarkan begitu saja oleh orang tuanya. Anak-anak itu tak terdaftar sebagai penduduk dan tak memiliki akte.

Baca juga:  Genjot Porsi Latihan Pemain yang Baru Bergabung

“Mau mengakses pendidikan dan kesehatan bagaimana, KK saja nggak punya,” keluhnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Beberapa waktu lalu ia berhasil mengurus KK dan akte dari delapan anak hasil hubungan gelap dari Darmi. Perempuan tersebut juga datang dari luar daerah tanpa memiliki identitas. Ia tiga kali ganti pasangan dan melahirkan delapan anak tersebut.

Tidak tega melihat nasib anak-anak terlantar, Aniek membawa mereka ke Kantor Dukcapil Kota Semarang. Dengan mengurus identitas kependudukan, mereka dapat lebih mudah mengakses hak kesehatan dan pendidikan. Saat ini masih ada beberapa anak belum mengurus KK.

Lain dengan perjuangan Aniek, seorang penyintas kekerasan seksual asal Makassar, Sarah, juga sempat kesulitan mendapat pelayanan kesehatan. Pasalnya ia kabur dari rumah sejak lulus SD karena menjadi korban perkosaan oleh pamannya sendiri.

Baca juga:  Taman Lalu Lintas Semarang Masih Mangkrak, Wahana Tertutup Rumput

Ia pergi ke Kalimantan dan kembali menjadi korban. Setibanya di Semarang, ia divonis terkena HIV. Untungnya pihak puskesmas melapor ke Dinas Kesehatan Kota dan segera ditangani. Para korban dan kaum rentan meminta pemerintah untuk mempermudah akses kesehatan sekalipun mereka belum punya identitas.

“Saya ingin menjadi sarjana hukum dan membentu orang-orang seperti saya,” harap Sarah di akhir acara.

Saat ini masih ada banyak Sarah yang belum tertolong di luar sana. Para pendamping menyampaikan berbagai kasus yang dialami warga.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, dan Kepala Disdukcapil Adi Tri Hananto merespon baik keluhan mereka. Adi berjanji mempercepat proses administrasi semudah mungkin.

Baca juga:  Disbudpar Fasilitasi Seniman dan Musisi Semarang

“Seperti buat KTP kan mau tidak mau orangnya harus datang ke kantor, sidik jari, mata, wajah, semua direkam. Kalau tidak bisa datang ya kami datangi, tapi harus bergantian seperti di panti,” pungkasnya. (taf/zal)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya