alexametrics

Respons Cepat Wali Kota Semarang Tangani Persoalan HAM Diapresiasi

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Upaya Pemkot Semarang dalam menyelesaikan konflik sosial dan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) mendapat apresiasi dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Seperti pembangunan gereja dan infrastruktur bagi penyandang disabilitas.

“Adanya kritik tersebut langsung direspons cepat oleh Pak Wali Kota Semarang (Hendrar Prihadi) dan langsung dibetulkan. Selain itu beliau (Hendi) juga bisa menyelesaikan masalah pembangunan gereja yang ada di Semarang,” tegasnya ketika memberikan sambutan dalam pembukaan Festival HAM 2021 di Kota Semarang Rabu (17/11/2021).

Pembukaan festival dilakukan secara daring oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Kegiatan dilanjut dengan diskusi pleno dengan tema “Merawat Kebhinekaan Melalui Moderasi Agama dalam Perspektif HAM”.

Ganjar menjelaskan, Festival HAM ini menjadi penting karena banyak praktik-praktik yang dilakukan Pemerintah Daerah ditunjukkan secara gamblang mulai dari hubungan sosial, politik, keagamaan, termasuk pemenuhan hak perempuan dan anak serta isu lingkungan. “Nah praktik ini ditampilkan untuk memperbaiki diri, kuncinya adalah saling menghormati,” pungkasnya.

Mahfud dalam sambutannya secara daring menjelaskan, berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara berlandaskan pada penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM). Saat kemerdekaan berhasil direbut, kata dia, langsung ditetapkan Pasal 27 sampai Pasal 34 UUD 1945 itu adalah (tentang) HAM, mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi sosial dan budaya, dan hak tentang lingkungan hidup.

Baca juga:  Quattrick, Jateng Jadi Provinsi Terbaik TLHP Kemendagri

“Setelah era reformasi tidak hanya berkutat pada pelaksanaan aturan saja, bahan didirikan lembaga didirikan sebagai wujud komitmen negara untuk melindungi, menghormati dan menjamin HAM yakni Komnas Ham yang punya wewenang melakukan penyelidikan pelanggaran HAM,” katanya.

Abdul Rohman, perwakilan Kementerian Agama (Kemenag) menjelaskan, jika Dirjen Komnas HAM dan Kementerian Agama sebenarnya memiliki tugas yang sama. Ia mencontohkan dari lahir sampai meninggal terkait dengan Kemenag, dan juga ada aspek-aspek erat terkait pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM.

“Saat ini kita merayakan Festival HAM dan harapannya bisa menjadi edukasi, agar HAM ini bisa menjadi gaya hidup, karena semua orang punya peluang yang sama yakni hidup berkeyakinan, beragama ataupun lainnya,” tuturnya.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menjelaskan, sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebenarnya berisi tentang keberagaman dan budaya yang berbeda kemudian dijadikan ideologi bangsa yakni Pancasila.
“Sebenarnya konflik dan perdebatan ini alami, problemnya cuma satu. Mau nggak saling menghormati perbedaan, kata hak ini sebenarnya memiliki pokok menghormati manusia lain,” jelasnya.

Baca juga:  Resepsi Milad ke-109 Muhammadiyah Digelar 20 November

Ia mencontohkan, permasalahan tempat ibadah kemarin di Semarang mampu diselesaikan Hendi, dengan bentuk saling menghormati. Dimana warga dan pemerintah mau membuka diri, duduk bersama dan menekan ego masing-masing.

“Dengan dialog hak manusia bisa dilindungi, kemudian dari hak itu martabat juga dilindungi. Jadi HAM ini kita rayakan sebagai hidup yang bahagia,” bebernya.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi memaparkan upaya pemerintah daerah tentang praktik menghormati keberagaman termasuk HAM itu sendiri. Hendi menjelaskan kata kuncinya adalah saling menghormati.

“Negara Indonesia ini negara yang majemuk, Pancasila sebagai dasar negara ini sebenarnya sudah klir. Dimana ada berbagai etins, pulau, agama. Sebenarnya ini mengedepankan kemajemukan,” tambahnya.

Dari literatur sejarah Semarang ratusan tahun lalu, lanjut pria yang akrab disapa Hendi ini, di Semarang terdiri berbagai etnis dan agama yang masuk. Kemudian dibangun tempat peribadatan seperti Gerja, Masjid, Wihara, Pura, Klenteng dan lainnya dan ada rasa saling menghormati satu sama lainnya.

“Contohnya bagaimana kita hadir disitu, saya sering masuk Gereja, Klenteng, Vihara, Pura dan lainnya. Saya tekankan bahwa Kota ini butuh kalian semua, bukan masalah minoritas dan mayoritas namun sebagai sebuah negara,” tuturnya.

Baca juga:  Penampilan Naura di TIK jadi Magnet

Support kepada kemajemukan ini, dilakukan Pemkot Semarang dengan turut serta menyemarakkan festival ogoh-ogoh, karnval paskah, dugderan, Pasar Semawis Imlek dan sebagainya juga diikuti oleh agama lainnya. “Moderasi beragama, mendorong komunitas kecil jadi besar, kita juga beri ruang anak muda untuk menyalurkan eksistensinya,” tambahnya.

Pemerintah pun hadir memberikan layanan publik untuk semua warganya, bahkan dijamin mulai dari didalam perut, lahir, sekolah, bekerja hingga pemerintah digratiskan oleh Pemkot Semarang. Perhatian terhadap kelompok rentan pun dilakukan, seperti konseling terhadap korban bullying, korban kekerasan, perempuan atau anak. “Tidak dipungkuri masalah ataupin tekanan ini masih ada, namun kita lakukan edukasi sampai kelompok terkecil yakni tingkat RW, dan mengedepankan prinsip HAM sebagai suatu kebijakan,” bebernya.

Komunikasi, lanjut Hendi, penting dilakukan agar meminimalisir terjadinya konfilk, ia mencontohkan penggurusan di Tambakrejo beberapa waktu lalu harus dilakukan karena adanya normalisasi Banjir Kanal Timur, dan ada penolakan dari warga yang tidak mau dipindah. “Karena komunikasi dan saling menghormati pula, semua bisa klir. Warga tergusur bisa happy karena kami membangunkan kampung nelayan di sana,” pungkasnya. (den/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya