alexametrics

Muncul Dugaan Jual Beli Lapak Pasar Johar, Wali Kota Hendi: Laporkan Polisi Saja

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Protes pedagang Pasar Johar Utara terus berlanjut. Kali ini perwakilan 70 pedagang yang merasa terbuang meminta advokasi dari lembaga bantuan hukum (LBH) untuk mengawal nasib mereka.

Para pedagang yang kecewa pun mamasang spanduk diberbagai sudut pasar Selasa (19/10/2021). Spanduk yang dipasang pedang bertulisakan nada kekecewaan, misalnya “Betapapun tajamnya pedagang keadilan ia tidak memenggal kepala orang yang bersalah “, “Kami Pedagang Johar Utara Tidak Akan Mundur 1 Langkah Demi Menegakkan Keadilan”, beberapa spanduk lainnya berkaitan dengan penataan pedagang ke Pasar Johar yang diduga ada permainan oknum yang memperjualbelikan lapak.

Ketua LBH Buser Indonesia, Didik Agus Riyanto menyebut 70 pedagang yang terbuang ini merasa terzalimi karena pembagian kios dan los yang dirasa tidak karuan dan merugikan pedagang. Diduga ada permainan dari oknum sengaja menjual lapak.

“Dugaan kami ada permainan jual beli lapak, kita akan cari bukti. Konon ada oknum petugas di tempat relokasi yang menawarakan dan menjual Rp 150 juta per kios,” katanya saat ditemui di Johar Utara, Selasa (19/10/2021).

Didik menjelaskan, ketika pedagang ingin kembali ke tempat lapaknya di Johar Utara ke Pemkot Semarang selalu dijawab sudah habis, namun kenyataannya ada praktik jual beli sehingga pedangang asli Johar Utara malah terlempar.

“Padahal dari hitungaan Pak Wali saat audiensi ada sisa lapak kalau 70 orang pedagang ini bisa masuk. Kalau habis larinya kemana, tapi pedagang dari luar Johar Utara ini malah bisa masuk,” tuturnya.

Dari data yang ada, ada sekitar 40 persen pedagang dari luar Johar Utara mendapatkan lapak di bangunan cagar budaya tersebut. Misalkan mereka diambil dan dipindahkan, menurut Didik semua pedagang yang terbuang ke Kenjangen, Shopping Center Johar dan yang lainnya bisa kembali ke Johar Utara.

“Tuntutan kami sama, kembalikan ke tempat semula. Kalau yang dari luar ini diambil, bisa ditempati pedagang lama. Nah keputusan Pak Wali yang dapat satu lapak di Johar Utara ini kami juga setuju,” keluhnya.

Sebenarnya, pihaknya sudah menanyakan ke Dinas Perdagangan namun tidak ada jawaban, upaya menemui Asisten II, Widoyono dan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi Selasa (19/10/2021) ini pun gagal karena mereka ada diluar kota.
“Kamis kita rencana ketemu Pak Wali. Misalnya Dinas tidak bisa diajak baik-baik yang kita akan berusat ke KPK dan Kepolisian,” jelasnya.

Disinggung terkait surat teguran Dinas Perdagangan kepada pedagang, Didik mengaku pihaknya yang meminta pedagang Johar Utara ini tidak masuk karena masih dalam sengketa alias abu-abu.”Ya misalnya kalau masuk sekarang lewat mana, ini kan masih sengketa harusnya diselesaikan dulu,” tambahnya.

Lucky pedagang yang ikut terbuang dari Pasar Johar Utara menjelaskan jika ada perbedaan data dari tim 9 yang mengurusi Johar Utara Cagar Budaya (JUBD) dan Dinas Perdagangan terkait jumlah lapak yang disediakan. Jika tim 9 memiliki data 210 los dan 51 kios, total dari dinas ada 419 kios dan los.

“Data ini jelas berbeda, kita nggak tahu. Apalagi yang dulunya di luar Johar Utara kok ini masuk ke utara, jelas kami kecewa,” katanya.

Ia mencontohkan, penjual makanan kering yang saat ini menempati Johar Utara dulunya tidak berasal dari Johar Utara, bahkan ada pula pedagang yang dari Pasar Murah (PM) yang juga bisa masuk ke bangunan cagar budaya ini. Belum lagi adanya nama baru yang ternyata dimiliki satu orang pedagang dengan dua lapak lebih.

“Nama baru ini misalnya, si A dinamakan anaknya dan dapat disini, ini ada beberapa lho kan nggak fair. Indikasinya ketua JUBD ikut main dan melibatkan orang dalam,” tuturnya.

Ditemui ditempat terpisah, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi ketika ditanya terkait dugaan pedagang dan LBH adanya permainan jual beli lapak, pria yang akrab disapa Hendi ini mempersilahkan melapor ke kepolisian jika ada oknum dari dinas yag melakukan jual beli.

“Kalau itu benar dilakukan, kalau ada transaksi dilakukan oleh oknum PNS saya sangat mendukung, laporkan polisi saja,” ujar Hendi.

Hendi mengaku sudah mewanti-wanti Dinas Perdagangan untuk memyampaikan kepada para petugas yang menangani perpindahan Pasar Johar untuk tidak melakukan transaksi jual beli lapak. Selain itu, ia juga meminta agar dinas tidak main-main dalam melakukan penataan.

“Saya sudah tekankan itu, untuk tidak main-main dalam penataan dan lapak yang ada ini gratis untuk pedagang,” tambahnya.

Menurut dia, pedagang harus memahami situasi dan kondisi di bangunan cagar budaya. Sebelum terbakar, kapasitas Johar Utara yang semula 1.200 pedagang, kini hanya 400 pedagang. Tentu ada 800 pedagang yang tidak bisa lagi menempati lapak ditempat lama, dengan membuat aturan yang dituangkan dalam peraturan wali kota (perwal).

“Pertama, yang lapaknya lebih dari satu dapatnya cuma satu. Kedua, kami buat zonasi atau klaster untuk penataan. Ini PR yang cukup rumit,” tegasnya.

Hendi menjelaskan, revitalisasi dilakukan pemerintah untuk merehab bangunan cagar budaya yang tebakar tahun 2015 silam sehingga harus ada aturan yang disesuaikan dengan pembatasan kapasitas. Berbeda dengan membangun pasar baru, yang bisa saja memasukkan semua pedagang.

“Beda dengan pasar baru, ini rehabilitasi bangunan lama. Kalau mau protes ya gimana situasinya seperti itu,” pungkasnya. (den/bas)

Menarik

Artikel Terkait

Terbaru

Lainnya

Populer

Artikel Menarik Lainnya