alexametrics

Enam Kecamatan di Kota Semarang Terancam Tenggelam

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SemarangPenurunan tanah di Ibu Kota Jateng saat ini mencapai 5 sampai 10 sentimeter per tahun. Yang perlu menjadi perhatian serius, enam kecamatan sudah masuk ke dalam zona merah dan dikhawatirkan akan tenggelam jika tidak dilakukan pembatasan pengambilan air tanah.

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Joko Santoso mengatakan, eksplorasi air tanah harus dibatasi secara ketat. Pemkot Semarang harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng terkait pengelolaan air bawah tanah. Karena itu memang menjadi kewenangan dari provinsi.

Keenam daerah yang masuk zona merah adalah Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Timur, Gayamsari, dan Kecamatan Genuk. “Pengambilan air tanah disana harus dibatasi,” tandas Joko Selasa (12/10/2021).

Baca juga:  Menginap Hanya Rp 3.000 Semalam, Pondok Boro Semarang Jadi Pilihan Para Perantau

Langkah antisipasi agar Semarang Bawah tidak tenggelam air laut, kata politikus Partai Gerindra ini, harus ada larangan tegas mengambil air tanah di wilayah zona merah tersebut. Sudah saatnya mewajibkan masyarakat menggunakan air yang dikelola PDAM.

“Adanya Spam Semarang Barat ini sudah bisa mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat. Pemkot dan PDAM harus memberikan kemudahan bagi warga dan memberikan harga yang murah agar warga tidak lagi mengambil air tanah,” jelasnya.

Gerakan penanaman pohon, kata dia, juga harus digenjot di wilayah yang sudah masuk zona merah ini agar bisa menjadi wilayah resapan. Kebijakan penggunaan sumur artesis di kalangan industri ataupun hotel harus dikurangi agar penurunan muka tanah tidak lebih parah. “Disini harus ada pengawasan khusus. Misalnya industri wajib menggunakan 75 persen kebutuhan air dengan PDAM,” tuturnya.

Baca juga:  10.600 CCTV Pelototi Kota Semarang, Tahun Depan Ditambah Lagi

Kemudahan dan harga murah jika menggunakan PDAM ini dianggap lebih tepat jika harus memperbesar retribusi atau perizinan. Apalagi retribusi selama ini masuk ke provinsi. “Kalau misal dibikin mahal, ya pasti akan nyolong-nyolong. Idealnya dipermudah saja dalam penggunaan PDAM,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengakui jika penurunan muka tanah di wilayah yang dipimpinnya cukup memprihatinkan. Ini menjadi persoalan pelik di Kota Lunpia. Dia pun setuju jika harus melarang pengambilan air tanah. “Kalau diambil secara berlebihan, akan meningkatkan penurunan muka tanah,” katanya.

Hendi – begitu ia disapa- menjelaskan, PDAM saat ini sudah memberikan pelayanan hingga 80 persen dari luas area. “Saat ini cakupan areanya cukup besar dengan adanya Spam Semarang Barat. Kami juga sedang menyiapkan Spam Pudak Payung untuk mengover Semarang atas,” tambahnya.

Baca juga:  Nelayan Mangkang Adu Cepat di Sungai Beringin

Meski Pemkot Semarang mendapatkan pajak dari pengambilan air tanah, kata Hendi, perizinan dan kewenangan berada di Provinsi Jateng. Pihaknya akan mengusulkan kepada Gubernur Jateng untuk meningkatkan tarif air tanah di Kota Semarang. “Kami akan berkomunikasi segera. Minimal menaikkan secara signifikan. Misal, 100 atau 200 persen supaya warga beralih ke PDAM,” tambahnya. (den/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya