alexametrics

KPU Semarang Kembalikan Sisa Anggaran Pilwalkot Rp 20,5 M

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengembalikan sisa anggaran pemilihan wali kota (Pilwakot) 2020. Dana hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sebesar Rp 71,5 miliar, telah dikembalikan Rp 20,5 miliar.

Ketua KPU Kota Semarang Henry Cassandra Gultom mengatakan, dana sebesar itu memang tidak terpakai dalam pelaksanaan Pilwakot 2020 lalu. Seperti anggaran untuk sengketa, tapi di Kota Semarang tidak ada sengketa. “Jadi anggaran-anggaran yang tidak terpakai kami kembalikan,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Dalam perencanaan pelaksanaan pilwakot 2020 lalu, KPU telah merencanakan anggaran yang sesuai dengan aturan. Termasuk kemungkinan calon lebih dari satu dan perencanaan alternatif seperti jika terjadi sengketa. Namun dalam pelaksanaannya, penyerapan anggaran tidak bisa 100 persen dikarenakan kemungkinan alternatif tersebut tidak terlaksana.

Baca juga:  APBD Perubahan 2020 Disahkan, Fokus Pulihkan Ekonomi

Sementara itu, untuk anggaran pemilihan legislatif (pileg)/pemilihan presiden (pilpres) dan pilkada serentak 2024 nantinya, masih dalam tahap rancangan dan penyusunan anggaran. Saat ini, pihaknya tengah melakukan komunikasi ke pihak-pihak terkait, termasuk melakukan sosialisasi awal pendidikan pemilih, dan daftar pemilih berkelanjutan. “Kami mempersiapkan hal-hal yang sifatnya lebih ke internal, jadi ketika tahapan dari KPU RI di-launching paling tidak hal-hal pendukung sudah siap,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Semarang Budiharto dalam rapat dengar pendapat pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang digelar Rabu (18/8/2021). Beberapa evaluasi terkait pelaksanaan pemilu. Di antaranya banyaknya tenaga, saksi, dan petugas KPPS yang menjadi korban kelelahan karena jumlah kertas suaranya lima. Terjadi juga salah kirim kertas suara, seperti tertukar.

Baca juga:  Waspada Lur! Banyak ‘Ranjau’ Lubang di Jalur Mangkang-Jerakah

“Harapannya di tahun 2024 tidak terjadi kesalahan yang sama karena nanti mekanismenya sama dengan 2019. Ini yang menjadi perhatian kita semua dan harus direncanakan sejak sekarang mumpung pelaksanaannya masih jauh. Mudah-mudahan bisa menyampaikan ke KPU RI,” katanya.

Terkait pelaksanaan pemilu 2020 lalu, beberapa catatan yang dievaluasi yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang dinilai tidak berimbang atau kurang merata. “Terdapat salah satu kelurahan yang gemuk, TPS-nya banyak tapi SDM yang ditempatkan satu. Nah ini butuh perencanaan untuk ke depan agar bisa diakomodir sesuai dengan proposionalnya,” tambahnya.

Ia berharap dengan pengalaman pelaksanaan pemilu 2019 dan 2020, kesalahan-kesalahan bisa diperbaiki. Terlebih situasi masih pandemi tentunya butuh banyak hal yang diperhatikan. (ifa/ida)

Baca juga:  Murni Cinta Tanah Air, Petanesia Tak Akan Jadi Parpol

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya