alexametrics

250 Jabatan OPD Pemprov Jateng Kosong

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG-Sebanyak 250 kursi jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jateng kosong. Mulai dari eselon I sampai eselon IV. Kekosongan jabatan ini berdampak besar terhadap kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat Jateng.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jateng Joko Hariyanto mengatakan, jabatan yang kosong nyaris terjadi di semua OPD di lingkungan Pemprov Jateng. Rinciannya eselon I satu jabatan, eselon II sebanyak 10 orang, eselon III sebanyak 89 dan eselon IV ada 150 jabatan. “Yang paling terlihat jabatan eselon I Sekda Jateng, sudah satu tahun ini kosong,” katanya.

Menurutnya, Plh hanya bisa menjalankan program yang sudah ada. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Akibatnya, banyak yang tidak maksimal karena tidak ada kebijakan baru. “Kepala dinas kosong, kabid kosong. Semua diisi Plh, ya tidak bisa kerja maksimal. Wong tak bisa mengambil keputusan sendiri,” tambahnya.

Baca juga:  Tekan Kematian Ibu, Stop Nikah Dini

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng misalnya ada 16 kursi jabatan yang masih kosong. Mulai dari kepala dinas, sekretaris dinas sampai kasi sekolah juga kosong. Dinas Sosial Pemprov Jateng ada 20 jabatan kosong serta Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) yang terbanyak dengan 32 jabatan yang kosong. “Jabatan kosong di OPD vital, artinya jelas sangat merugikan masyarakat Jateng. Hampir satu tahun lebih jabatan kosong,” tambahnya.

Joko menilai kekosongan jabatan menjadi catatan merah bagi setiap kepala daerah. Sebab mereka merupakan pelaksana program. Bagaimana mau membangun, kalau di internal Pemprov Jateng sendiri banyak posisi kosong. Sementara satu sisi, banyak ASN yang non job. “Itu kan lucu, ada jabatan kosong tak diisi. Malah yang ada dinonjobkan,” tambahnya.

Baca juga:  Tinjau Ujian Tatap Muka, Wali Kota Hendi Wanti-Wanti Soal Prokes

Pemprov Jateng harus segera mengambil sikap tegas dengan banyaknya kekosongan jabatan. Kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan ekonomi akan bisa terwujud, jika program Pemprov Jateng terserap. Artinya, butuh kebijakan konkret dari setiap kepala OPD terutama di tengah pandemi. “Ekonomi harus digeliatkan. Bantuan yang sudah ada peruntukannya di APBD harus segera direalisasikan agar geliat ekonomi masyarakat tumbuh,” tambahnya. (fth/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya