alexametrics

Pengusaha di LIK Bugangan Baru Keluhkan Infrastruktur Buruk dan Air Bersih

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Potensi bisnis di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Bugangan Baru, Muktiharjo Lor, Genuk, sangat besar. Sayangnya, infrastruktur yang buruk dan kondisi air bersih yang sulit, membuat pengusaha memilih pindah ke tempat lain.

Ketua Himpunan Pengusaha LIK Bugangan Baru Andreas Kayun mengatakan, kondisi jalan dan air menjadi keluhan para pengusaha yang memiliki usaha di tempat tersebut. Dari 700-an pengusaha, kini hanya 400 pengusaha saja yang bertahan.

“Kami mengeluhkan akses jalan yang rusak parah, air untuk industri juga terkontaminasi air laut. Saat ini, tinggal 400 pengusaha yang bertahan, yang lain memilih pindah,” katanya.

Ia mengaku, sangat kecewa karena tidak ada perhatian dari pengembang terkait sarana maupun prasarana yang ada di LIK. Jika terus dibiarkan para pengusaha ini bisa saja bangkrut. Ia pun meminta agar pemkot bisa mengambil alih LIK, sehingga iklim usaha kembali bergairah. “Kami berharap bisa diambil alih pemkot, kalau tidak pengusaha akan semakin terpuruk,” tuturnya.

Baca juga:  Pelan Tapi Pasti, Okupansi Hotel Terus Naik

Menurut Andreas, para pengusaha ini juga taat pajak dan hukum. Dia berharap pemkot dapat mengambil alih agar LIK Bugangan Baru bisa terurus.”PAD sini besar. Sudah 40 tahun kami tertib bayar PBB,” katanya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Susilo menjelaskan, jika kegalauan para pengusaha ini muncul karena LIK Bugangan Baru sebenarnya dikelola oleh pengembang. Sayangnya, pengembang tidak bertanggungjawab dengan perbaikan ataupun pembangunan infrastruktur. “Di sini belum ada serah terima ke Pemkot Semarang, jadi tidak bisa apa-apa. Padahal kalau kondisi ini dibiarkan, pengusaha nggak mau masuk LIK,” ujarnya.

Pantauan koran ini, kondisi jalan di LIK memang tergolong parah. Jangan membayangkan jalan beton atau aspal seperti kawasan industri lainnya. Batu dan urukan pasir menjadi rujukan para pengusaha agar bisa diakses kendaraan seperti truk ataupun kendaraan besar lainnya.

Baca juga:  TPA Pasuruhan Overload, Warga Tak Tenang Dihantui Bau Menyengat

Komisi B, kata dia, mendorong Pemkot Semarang bisa mengatasi persoalan tersebut, di mana infrastruktur LIK bisa diserahkan kepada pemkot agar dapat dilakukan perbaikan.”Potensinya sebenarnya cukup besar terhadap PAD Kota Semarang. Misalnya, PBB ataupun potensi parkir, Selama ini, pengusaha iuran untuk perbaikan sarpras ini,” tambahnya.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Semarang Herlambang Prabowo berharap, pemkot dan PT Tanah Makmur selaku pengembang bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan yang dikeluhkan para pengusaha.

“Persoalan perizinan misalnya harus dirampungkan dulu. Kalau Amdal dan dokumen belum lengkap pengusaha tidak bisa dapat  online single submission (OSS) kepada DPMPTSP,” tuturnya.

Jika izin dan kelengkapan Amdal tidak dimiliki pengembang, padahal ada iuran kepada pengusaha tentunya patut dipertanyakan. Apalagi sama sekali tidak ada pembangunan atau perbaikan infrastruktur di sana. “Kalau tidak punya izin kelengkapan Amdal dan lain-lain, tapi melakukan pengelolaan dengan menariki setiap pengusaha, lantas uangnya kemana?” ujarnya.

Baca juga:  Hujan Deras Disertai Angin Kencang, Atap Rumah Warga Ambrol

Adi Subhan, anggota Komisi B lainnya menjelaskan, jika LIK Bugangan Baru masih cukup banyak kekurangan mulai dari Amdal hingga izin industri. Pihaknya baru akan melakukan kroscek kebenarannya mengenai legalitas pengembang untuk kemudian dapat ditindaklanjuti.

“Lahan pengembang hanya sekitar 5 hektare, sedangkan total luasan LIK Bugangan Baru 110 hektare. Kalau yang masuk pengembang hanya 5 hektare itu sisanya berarti harus diurusi pemerintah,” katanya. (den/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya