alexametrics

Tanah Gerak, 15 Rumah di Bukit Manyaran Permai Rusak Parah

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Sedikitnya 15 rumah warga Perumahan Bukit Manyaran Permai (BMP) RW V, Kelurahan Sadeng rusak parah karena longsor.

Bahkan, ada rumah yang bergeser hingga sejauh 10 meter. Longsor di perumahan ini sudah berlangsung sejak setahun lalu. Namun puncaknya pada Minggu (28/2/2021).

Pantauan Jawa Pos Radar Semarang, longsor paling parah terjadi di wilayah RT 1, 5 dan 7 RW V. Akibat tanah gerak, banyak rumah warga di wilayah ini rusak parah, hingga tidak bisa ditempati.

Suwarni, warga RT 1 RW V yang rumahnya longsor, kemarin terpaksa mengungsi ke rumah orangtuanya di Krapyak. Sebab, rumah yang ditempati puluhan tahun itu sudah rusak parah, dan membahayakan keselamatan penghuninya. Rumah Suwarni roboh di bagian belakang. Tanah di bawahnya longsor. Akibat longsor, tembok rumah Suwarni retak-retak.

“Tanah di bawah situ longsor sekitar pukul 07.00. Kami langsung keluar rumah untuk menyelamatkan diri dengan dibantu tetangga,” kata Suwarni yang kemarin bersama dua putrinya terlihat mengemasi barang-barang yang akan dibawa mengungsi.

Baca juga:  Dua Hari 10.592 Pencari Kerja Serbu Job Fair

Dikatakan, akibat tanah bergark, rumah Affandi, tetangganya, bergeser. Semula rumah Affandi berdekatan dengan rumahnya. Tapi, adanya hujan lebat beberapa hari lalu, berdampak pada bergesernya rumah Affandi sejah 10 meter.  Kini, rumah tersebut tidak ditempati lagi.

“Memang tidak langsung bergeser begitu saja, tetapi membutuhkan waktu. Awalnya hanya dua senti, lama-lama semakin menjauh,” jelasnya.

Ketua RT 1 RW V Triyono mengatakan, longsor itu terjadi setelah hujan deras beberapa hari terakhir. Tanah mengalami pergeseran, hingga beberapa rumah warga mengalami longsor dan rata dengan tanah.

“Awalnya sedikit-sedikit tanah itu longsor, hingga menyebabkan tembok rumah warga retak-retak,” katanya.

Suwarni, warga RT 1 RW V mengumpulkan barang berharga di puing-puing rumahnya sebelum pergi mengungsi. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

Triyono mengakui, sudah banyak warganya yang mengungsi ke tempat lain. “Banyak rumah di sini yang ditinggal begitu saja. Karena mau dijual juga belum tentu laku,” ujarnya.

Pihaknya sudah menyiapkan Balai RT untuk dimanfaatkan warga mengungsi apabila terjadi bencana longsor susulan. “Balai RT juga bisa digunakan untuk dapur umum,” tambahnya.

Diakui, pihak Kelurahan Sadeng sudah pernah memperingatkan warga agar tidak menempati lahan tersebut, karena tidak layak untuk perumahan. “Tapi harus bagaimana lagi, warga sudah menempatinya puluhan tahun. Harapan kami, pemkot bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini,” harapnya.

Baca juga:  Wali Kota Hendi Tegaskan Jajarannya Tak Boleh Pungut Biaya di Luar Ketentuan

Sementara itu, evaluasi tata kelola lingkungan perlu segera dilakukan pemerintah daerah menyusul makin banyak bencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Plt Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jateng Safrudin menuturkan, Jateng memang daerah langganan bencana alam. Hal ini terbukti selama periode Oktober hingga Desember 2020 lalu, pihaknya mencatat terjadi 704 bencana hidrometeorologi. Rinciannya, 148 kejadian banjir bandang, 154 angin kencang, 138 tanah longsor, enam gelombang pasang, dan satu gempa bumi. “Sedangkan memasuki 2021, hingga 25 Februari sudah terjadi 581 bencana alam,” bebernya.

Dikatakan, cuaca ekstrem memiliki pengaruh pada terjadinya bencana. Tidak hanya itu, seringkali untuk bencana tertentu seperti banjir dan tanah longsor ada faktor lain yang mempengaruhi. Seperti tata kelola lingkungan yang kurang baik. Sehingga menyebabkan potensi bencana menjadi lebih besar. “Ini yang perlu kita kaji bagaimana penataan lingkungan yang benar,” ujarnya.

Baca juga:  Jika Liga 1 Digelar September, Idealnya Juli Sudah Harus Latihan

Pihaknya mengajak seluruh pemangku kebijakan di daerah, seperti kepala daerah, dinas terkait, dan BPBD, dapat mengevaluasi dan merumuskan kembali terkait tata kelola lingkungan yang belum tepat. Sehingga dapat meminimalkan potensi bencana pada musim penghujan periode berikutnya.

“Setelah cuaca ekstrem ini berakhir, kepala daerah, dinas terkait, dan BPBD bisa dipikirkan kembali tata kelola lingkungannya. Bagaimana agar daerah serapan air dapat bekerja lebih optimal untuk menyerap air hujan pada penghujan berikutnya,” harapnya.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Aziz menuturkan, penataan aliran sungai, pengawasan penghijauan titik rawan longsor, pemantauan tanah gerak perlu ditingkatkan. Terutama bagi daerah rawan bencana. Hal tersebut semata-mata agar bencana tahunan dapat ditekan. Sehingga Jateng bisa keluar dari predikat sebagai “Supermarket Bencana”. “Jadi perlu adanya penataan ruang dan lingkungan dengan melihat potensi rawan bencana sebagaimana yang diperingatkan oleh BMKG,” katanya. (hid/akm/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya