alexametrics

Pemkot Semarang Temukan 12 Indikasi Pelanggaran Tata Ruang

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Ditemukan 12 indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Kota Semarang. Data tersebut hasil audit tata ruang BPN pada 2015. Sembilan di antaranya sudah dinyatakan clear, sisanya terindikasi melanggar, yaitu adanya kegiatan industri di lahan pertanian dan sebagian bantaran sungai yang belum dilakukan revitalisasi.

“Karena melanggar kita melakukan penegakan regulasi dengan memasang plang dan sanksi berupa SP 1. Sementara terkait revitalisasi sungai harapannya ini dapat menjadi PR Pemkot Semarang untuk melakukan penataan kembali. Melalui audit ini harapannya semua pihak dapat mematuhi dan melakukan evaluasi,” terang Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin usai penandatanganan komitmen penanganan pelanggaran penataan ruang dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Selasa (1/12/2020).

Baca juga:  JNE Distribusikan Bantuan IKA Undip

Penandatanganan tersebut sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.

Melalui upaya tersebut diharapkan dapat menjadi edukasi kepada masyarakat terkait pembinaan dan pengendalian tata ruang wilayah di Kota Semarang.

Iswar Aminuddin menyebutkan, langkah yang diambil oleh Pemkot Semarang ini tidak langsung bersifat persuasif, tapi melalui tahap edukasi terlebih dahulu agar masyarakat paham terkait aturan tentang tata ruang wilayah dan penggunaan ruang.

“Harapannya masyarakat tidak semena-mena terhadap penataan ruang karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Seperti misalnya tidak mendirikan bangunan di badan sungai. Ini yang harus kita luruskan kembali agar masyarakat paham terkait fungsi-fungsi ruang yang telah ditetapkan,” tutur Iswar.

Baca juga:  Komisi III Usulkan Anggaran Revitalisasi Kantor Imigrasi Semarang

Kepala sub direktorat penegakan hukum dan penyelesaian sengketa penataan ruang wilayah III Kementerian ATR/BPN, Muhammad Darmun menjelaskan, berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 banyak aturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

“Apalagi Kota Semarang merupakan kota sentral dan pendorong pengembangan terhadap kawasan metropolitan Kedungsepur yang merupakan kawasan strategis nasional. Tentu harapannya Kota Semarang dapat menjadi pionir dalam implementasi Perda tersebut,” ujarnya.

Dijelaskan secara singkat bahwa konstelasi RTRW Kota Semarang dan kawasan Kedungsepur terdapat sebuah pola dan struktur ruang di mana di dalamnya telah ditentukan kawasan mana yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan dan yang tidak diperbolehkan atau dibatasi. Sehingga melalui penandatanganan komitmen kali ini harapannya masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut guna kemajuan Kota dan Kawasan. (den/zal)

Baca juga:  Langgar Aturan PPKM, Marabunta Resto dan Holywings Semarang Disegel

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya