alexametrics

Usai Demo Tolak Omnibus Law, Sebelas Buruh Positif Covid-19

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Kekhawatiran banyak pihak terkait munculnya klaster demo buruh menolak Omnibus Law di Kota Semarang, terbukti. Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang menemukan 10 buruh dan satu orang kontak erat terkonfirmasi positif Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Moch Abdul Hakam mengungkapkan, 10 demonstran yang positif itu merupakan buruh dari dua perusahaan yang ada di Semarang.

“Ada 10 demonstran yang positif Covid-19, mereka juga ikut menularkan virus korona ke satu orang lainnya. Jadi, klaster demo berjumlah 11 orang,” ujar dia saat talkshow “Ngobrol Asyik tentang Covid” yang dilakukan RadarSemarang TV di kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang, Jumat (16/10/2020).

Hakam menjelaskan, para buruh ini dinyatakan positif usai perusahaan tempat mereka bekerja melakukan rapid test masal, khususnya kepada buruh yang ikut aksi demo di Gedung DPRD Jateng, Rabu (7/10/2020) lalu.

Baca juga:  USM Gelar Workshop Penulisan Jurnal Internasional

“Hasil rapid test reaktif, kemudian dari perusahaan kontak ke Dinkes, setelah di-swab hasilnya positif,” bebernya.

Saat ini, kata dia, kondisi 11 demonstran itu dalam kondisi klinis yang baik, dan masuk dalam kategori orang tanpa gejala atau OTG. Mereka menjalani isolasi di rumah dinas wali kota. “Mereka orang tanpa gejala, sekarang dalam kondisi yang baik dan diisolasi di rumah dinas Wali Kota Semarang,” tuturnya.

Dia mengimbau, bagi para demonstran  dari kalangan buruh, mahasiswa dan masyarakat lainnya untuk segera memeriksakan diri apabila merasa sakit. “Yang tidak enak badan setelah ikut unjuk rasa kemarin, tolong periksakan diri,” pintanya.

DKK, lanjut dia, telah rampung melakukan tracking pada dua perusahaan tersebut, dan tidak ditemukan lagi tambahan pasien yang positif.  “Kita kejar ke kontak erat, lini satu, dua dan tiga dilakukan. Alhamdulillah tidak ada tambahan lagi,”bebernya.

Baca juga:  MAKI Nilai RUU KPK Tak Sah

Dari kasus tersebut, dirinya akan berkoordinasi dengan Forkompinda dan pihak Provinsi Jateng. Agar tidak semakin meluas, Hakam meminta agar demontrasi besar-besaran tidak kembali dilakukan. “Bisa dengan mengirimkan perwakilan untuk ketemu DPRD atau gubernur,” katanya.

Terkait kasus ini, diduga saat aksi demo, penerapan protokol kesehatan tidak dilakukan dengan baik oleh para peserta aksi. Bisa saja terkena droplet saat berteriak, atau yang lainnya. “Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua,” ujarnya.

Disinggung apakah pabrik tersebut akan dilakukan penutupan sementara, menurut dia, hal tersebut tidak akan dilakukan. Pasalnya, langkah antisipasi telah dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan baik.

Ia menilai, pihak perusahaan sudah aktif melakukan langkah antisipasi dengan melakukan rapid test masal. “Dulu perusahaan ini sudah ada kasusnya (positif Covid-19, Red), langkah mereka saat ini sudah baik. Tracking juga sudah kita lakukan,”ujarnya. (den/aro/bas)

Baca juga:  Gunung Tidar Dibuka Agustus

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya