alexametrics

Tavip Supriyanto Jadi Penjabat Wali Kota Semarang

Artikel Lain

 

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Mulai hari ini (26/9/2020), Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wawali Hevearita Gunaryanti Rahayu cuti kampanye Pilwalkot. Selama 71 hari kampanye, Kota Semarang bakal dipimpin Penjabat (Pj) wali kota. Tavip Supriyanto kembali ditunjuk oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai Pj Wali Kota Semarang. Lima tahun lalu, Kepala Bapenda Jateng ini juga menjadi Pj H-1. Ia resmi dikukuhkan sebagai Pj Wali Kota Semarang oleh Ganjar, Jumat (25/9/2020) tadi malam.

Pengukuhan Tavip dilakukan bersama lima pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Mereka yang dikukuhkan akan memimpin sementara enam daerah pelaksana pilkada serentak, yakni Kota Semarang, Rembang, Purbalingga, Grobogan, Klaten, dan Purworejo.

Berlangsung dalam suasana pandemi Covid-19, pengukuhan dilakukan Ganjar secara daring dan tak berlangsung lama. Sementara wali kota dan bupati yang akan digantikan, mengikuti dari tempatnya masing-masing melalui zoom. Selain itu, perubahan prosesi lainnya yakni pada penyematan tanda jabatan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga:  Pelaku UMKM Berbondong-Bondong Urus Perizinan

Dalam kondisi pandemi Covid-19, penyematan tanda jabatan dilakukan sendiri oleh pejabat yang dikukuhkan. Kemudian, prosesi penyerahan SK Kemendagri diganti dengan dibacakan.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam kesempatan itu berpesan kepada para Pj wali kota dan bupati untuk bekerja cepat dan tepat seperti pelaksanaan pengukuhan malam hari ini. “Dengan waktu yang tidak lama saya pesan untuk komunikasi dengan baik persoalan pemerintahan. Khususnya terkait penanganan Covid-19. Kita tidak bisa main-main, musti dilakukan dengan disiplin tinggi,” ucap Ganjar dalam sambutannya.

Ia juga meminta kepada para Pj bupati dan wali kota untuk mengawal kondisi daerahnya yang sedang dalam suasana pilkada. “Pastikan ikuti ketentuan penyelenggara pemilu, karena akan muncul ketentuan terkait tahapan pilkada, apalagi masuk kampanye maka pengendalian masyarakat pasti tak mudah, koordinasi dengan forkopimda setempat,” jelas Ganjar.

Baca juga:  Mahasiswa Unisbank Awasi Peradilan

Secara khusus, Ganjar juga berpesan pada Pj wali kota dan bupati tersebut untuk tidak mengizinkan segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan tak mengindahkan protokol kesehatan. Hal ini menyusul acara dangdut yang melibatkan ribuan massa di Kota Tegal. “Boleh diizinkan kalau kegiatannya khusus dan pastikan bisa mengendalikan. Kalau tidak, maka tidak, bubarkan,” tegas Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga meminta agar diberikan laporan mingguan terkait perkembangan sosial hingga ekonomi daerah yang ditugaskan. Ganjar meminta para Pj untuk gaspol berkomunikasi dengan wali kota dan bupati yang cuti dan berkoordinasi dengan forkopimda setempat. “Malam ini segera komunikasi dengan bupati /wali kota yang akan cuti untuk dapat briefing, sehingga bisa lakukan tugas, dan terus edukasi untuk protokol kesehatan ke masyarakat,” tandasnya.

Selain Kepala Bapenda Tavip Supriyanto, Ganjar juga mengukuhkan Kepala Kesbangpol Haerudin sebagai Pj Bupati Grobogan, Kepala Dinas ESDM Sujarwanto sebagai Pj Bupati Klaten, Asisten Pemerintahan Pemprov Jateng Sarwa Pramana sebagai Pj Bupati Purbalingga, Kabiro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Yuni Astuti sebagai Pj Bupati Purworejo dan Kabiro Kesra Imam Maskur sebagai Pj Bupati Rembang.

Baca juga:  Banyak Peserta SKB Belum Serahkan Hasil Rapid Test

Sementara itu, kalangan DPRD Kota Semarang berharap siapapun yang ditunjuk sebagai Pj wali kota bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan dewan, serta bisa meneruskan program-program Hendi-Ita sebelumnya. Misalnya, penetapan APBD 2021. “Pj diharapkan diharapkan bisa berkoordinasi dengan jajaran OPD, mana yang menjadi program prioritas yang harus dijalankan,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Muhammad Afif.

Adanya koordinasi dengan OPD dan DPRD, menurutnya, sangat penting karena ada beberapa program harus direncanakan tahun depan dan beberapa program yang masih berjalan. Termasuk responsif pembahasan anggaran APBD 2021. “PJ Wali Kota Semarang responsif soal pembahasan anggaran APBD 2021. Khususnya soal skala prioritas pembangunan. Saat ini, di Badan Anggaran masih berlangsung pembahasan,” ujarnya. (den/aro/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya