alexametrics

Kejari Tagih 3.906 Penunggak PBB

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang –  Sebanyak 3.906 penunggak pajak bumi dan bangunan (PBB) bakal berurusan dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang.  Sebab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah melimpahkan penagihannya ke PN.

“Kami ada MoU dengan Pemkot Semarang dan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Bapenda untuk melakukan penagihan PBB yang masih menunggak dari 2015-2019,” kata Kajari Kota Semarang, Sumurung P Simaremare, melalui Kasi Intel Kejari Kota Semarang, Subagio Gigih Wijaya Selasa (8/9/2020).

Ia menjelaskan, berdasarkan surat permintaan dari Kepala Bapenda Kota Semarang, terdapat 3.906 wajib pajak yang penagihannya dilakukan oleh Kejari Kota Semarang. Jumlah wajib pajak tersebut tersebar di 16 kecamatan di Kota Semarang. “Penagihan yang kami tagihkan disepakati yang besarannya di atas Rp 5 juta. Tagihan paling besar itu di Kecamatan Banyumanik. Tunggakannya mencapai Rp 38 miliar,” bebernya.

Baca juga:  Pemukulan Kader PP Berbuntut Laporan Polretabes

Realisasi PBB oleh Bapenda hingga Agustus 2020 ini telah mencapai Rp 359 miliar atau 86,23 persen dari target realisasi Rp 416,5 miliar. Kejari akan membantu Bapenda agar realisasi PBB bisa mencapai 100 persen. Termasuk menagih PBB wajib pajak yang menunggak sejak 2015 sampai 2019.

“Yang kita tagihkan di September ini totalnya Rp 215 miliar. Jumlah itu terdiri tunggakan pokok Rp 160 miliar dan denda Rp 54,8 miliar,” jelasnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadikan PBB menunggak. Di antaranya adanya tagihan PBB dobel sehingga tak terbayar dan objek pajak sudah beralih tangan ke wajib pajak lain. PBB tak terbayar sejak wajib pajak sebelumnya.

Baca juga:  Jateng Titik Penting Menangkan Politik Nasional

Dengan adanya penagihan dari Kejaksaan, diharapkan ketaatan wajib pajak semakin meningkat. Dengan begitu dapat meningkatkan pendapatan daerah yang bisa digunakan Pemkot Semarang, khususnya penanganan pandemi Covid-19.

“Semoga warga Kota Semarang semakin sadar pentingnya membayar PBB. Karena ini sifatnya litigasi di luar pengadilan,” tambahnya.

Untuk semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Bapenda Kota Semarang telah memberikan kemudahan dalam membayar PBB. Yakni diskon hingga 50 persen. Ia merinci, diskon 50 persen diberikan bagi penunggak PBB tahun 2015, untuk penunggak PBB pada 2016 diskonnya 40 persen, penunggak PBB 2017 diskonnya 30 persen, penunggak PBB 2018 diskon 20 persen dan penunggak PBB 2019 diskon 10 persen.

Baca juga:  Hendi-Ita Resmi Calon Tunggal Pilwalkot Semarang

“Pembayaran dapat dilakukan bertahap dihitung mulai ketetapan tahun pajak terlama. Kebijakan itu berlaku dari 1 September 2020 sampai 31 Desember 2020,” tandasnya. (ifa/zal/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya