alexametrics

Waspadai Cabut Dukungan Parpol Selama Perpanjangan Masa Pendaftaran

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Masa perpanjangan pendaftaran calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang selama tiga hari bisa jadi akan mengubah kontestasi Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Semarang 2020. Sebab, bisa jadi 15 parpol yang sekarang mengusung dan mendukung calon tunggal Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu (Hendi-Ita) bakal berubah pikiran.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang melakukan perpanjangan pendaftaran tiga hari mulai Kamis (10/9/2020) sampai Sabtu (12/9/2020) mendatang. Ini sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017, yakni apabila selama proses pendaftaran hanya satu paslon yang mendaftar. Hingga penutupan pendaftaran Minggu (6/9/2020), hanya ada satu paslon yang mendaftar, yakni calon petahana Hendi-Ita.

Hendi menjelaskan, jika politik berjalan dinamis dan bisa terjadi perubahan kapanpun. Misalnya, saat ini dirinya didukung 15 partai, bisa saja saat masa perpanjangan pendaftaran paslon ini lima partai hilang atau mencabut dukungan.

“Bisa saja terjadi, karena inilah dunia politik. Namun saya siap menghadapi segala kemungkinan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Hendi mengaku percaya akan komitmen dari semua partai yang ada di parlemen dan enam partai lainnya yang menyatakan dukungan terhadap dirinya.

“Sudah ada perjanjian hitam di atas putih atau di atas materai, hal apa yang membuat saya ragu. Meskipun ada kemungkinan sekian persen mereka berubah ya itu pilihan politik,” ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, komitmen bersama antara dirinya dan semua partai pengusung ataupun pendukung akan terus dijaga dan dirawat, salah satunya adalah dengan membangun Semarang lebih baik lagi.

Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom mengatakan, sesuai PKPU Nomor  3 Tahun 2017, pihaknya melakukan penundaan dan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon.

Nanda –sapaan akrabnya– menjelaskan, KPU akan melakukan sosialisasi kepada partai politik dan ormas terkait perpanjangan pendaftaran ini. Pendaftaran akan diperpanjang tiga hari mulai Kamis (10/9/2020) lusa, hingga Sabtu (12/9/2020) mendatang.  Meskipun semua partai di parlemen mendukung calon petahana Hendi-Ita, proses perpanjangan pendaftaran tetap akan dilakukan.“Selama proses perpanjangan pendaftaran nanti masih memungkinkan parpol mencabut dukungan,” katanya.

Baca juga:  Soal Penataan Parkir, Pengaturan Swalayan dan Rekruitmen Perangkat Desa

Ia menjelaskan, mekanisme dukungan kepada salah satu calon, terdiri atas dua syarat, yakni syarat calon dan syarat pencalonan. Untuk syarat calon seperti administratif, sedangkan syarat pencalonan harus ada formulir B KWK parpol dan B1 KWK.

“Formulir B ini adalah rekomendasi dari DPP partai pusat. Jadi jika rekomendasi tiba-tiba berubah hasilnya akan beda. Ranahnya ada di DPP, rekomendasi datang dari tingkat pusat, situasi ini harus dihormati dan mekanismenya mungkin bisa terjadi,” bebernya.

Namun jika hanya tetap ada satu calon setelah masa perpanjangan, tahapan Pilwalkot akan tetap berjalan. Namun ada mekanisme yang harus berubah, misalnya debat calon dan kampanye. Mekanisme itu rencananya akan disampaikan setelah proses perpanjangan pendaftaran ditutup.

“Perpanjangan ini juga akan berpengaruh pada jadwal pemeriksaan kesehatan calon. Kami menjadwalkan pada Selasa (8/9/2020) dan Rabu (9/9/2020), namun akan diundur sampai masa pendaftaran rampung, kami juga akan berkoordinasi dengan RSUP dr Kariadi,” tuturnya.

Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan RSUP dr Kariadi, Dr dr Tjokorda Gde Dalem Pemayun, SpPD-KEMD menjelaskan, pihaknya sudah siap melakukan pemeriksaan GCU atau General Check-Up para bakal calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada serentak mendatang.

Pihak RSUP dr Kariadi, kata dia, sudah melakukan persiapan DPP atau dokter penanggung jawab pasien, serta perawat yang akan bertugas mendampingi paslon selama mengikuti urutan pemeriksaan kesehatan. “Kami juga bekerja sama dengan BNN dan HIMPSI. Smua sudah siap untuk melakukan pemeriksaan,” katanya.

Baca juga:  Wow, Dana Rp 5,4 Miliar untuk Gratiskan 39 Sekolah Swasta

Dikatakan, pemeriksaan balon kepala daerah akan dilakukan dua hari.  Hari pertama sebelum pemeriksaan yang spesifik, ada pemeriksaan psikologi. “Ada tes tertulis dan tes wawancara, itu semua butuh waktu panjang. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan pararel,” bebernya.

Pemeriksaan pararel ini meliputi, penyakit dalam, telinga, mata, dan lain-lain dalam enam kegiatan. Karena itu, lanjut dia, enam kegiatan itu harus bekerja bersama-sama agar tidak terjadi kerumunan.

“Pada hari pertama dan jam terakhir dilakukan kegiatan spirometri atau treadmill. Kegiatan ini membutuhkan kerapian fisik, sehingga harus dipersiapkan dan jangan sampai lelah,” katanya.

Sedangkan kegiatan hari kedua, lanjuta dia, yakni pengambilan darah. Kegiatan ini merupakan peran dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Di samping mengambil sampel, terdapat juga pertanyaan penting yang terkait dengan narkotika.

“Jika hari kedua belum selesai, nanti akan diberikan kesempatan pada hari ketiga, sehingga dapat dibuat kesimpulan,” tambahnya.

Dikatakan, balon kepala daerah yang akan mengikuti pemeriksaan GCU di RSUP dr Kariadi berasal dari delapan kabupaten dan kota. Yakni, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Demak, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Kendal.

Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Hendi-Ita, Kadar Lusman mengatakan, melawan kotak kosong bukan berarti calon petahana bisa melenggang dengan mudah dan memenangkan pesta demokrasi ini. Menurutnya, penyelenggaraan Pilwalkot di tengah pandemi menjadi tugas berat bagi semua parpol pengusung dan pendukung dalam mengajak masyarakat datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya dan memilih Hendi-Ita.

“Kalau dulu ada rivalnya dan tidak pandemi, kalau kotak kosong dan diselenggarakan saat pandemi ini baru pertama. Jadi, mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan suara menjadi hal yang tidak mudah,” katanya saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang, Senin (7/9/2020).

Baca juga:  PSSI Semarang Tunda Seleksi Porprov

Pilus –sapaan akrabnya– mengatakan, teknis penyelenggaraan pemilu berada pada KPU. Menurut dia, protokol kesehatan tetap dikedepakan saat hari H pencoblosan. “Termasuk teknis untuk kampanye, nah karena adanya pandemi ini kita masih menunggu arahan dari KPU Kota Semarang,” ujarnya.

Kampanye dengan mendatangkan massa, dipastikan tidak akan dilakukan. Pilus menjelaskan, strategi kampanye akan diubah total dalam bentuk jemput bola dengan mendatangi masyarakat dan mengajak ke TPS, ataupun dengan kegiatan lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Kita tidak akan melibatkan banyak orang saat kampanye. Kalau dilihat pasti tidak pas. Selain itu, kita juga mengantisipasi isu yang tidak pas. Misalnya, ajakan agar tidak ke TPS karena pandemi, ataupun isu kotak kosong pasti menang,” tuturnya.

Ia mencontohkan, beberapa pemilihan kepala daerah ada incumbent ataupun petahana yang melawan kotak kosong. Namun nyatanya malah kotak kosong yang menang. Hal ini terjadi karena hegemoni kemenangan yang telalu besar.

“Semua partai pengusung dan pendukung pun harus bekerja keras memenangkan Hendi-Ita, dengan menggerakkan masyarakat untuk memilih,” katanya

Kotak kosong, lanjut dia, bisa jadi muncul karena kader dari partai lainnya belum muncul dan memilih bergabung. Meskipun didukung sembilan partai pengusung dan enam partai pendukung, PDI-Perjuangan tetap akan melakukan pengawasan agar semua partai bisa bekerjasama.

“Misalnya mobil mogok, yang nyurung ini kan banyak. Ada yang nyurung sekuat tenaga. Ada yang cuma nempel tok. Kita nggak ingin seperti ini, semuanya harus bekerja bersama,” ujarnya.

Terkait masa kampanye, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 menyebutkan jika rapat terbatas bisa mendatangkan maksimal 50 orang, sedangkan rapat umum maksimal 100 orang, dengan menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak dan wajib pakai masker. (den/mg8/mg6/aro/bas)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya