alexametrics

UU Penghapusan Kekerasan Seksual Sangat Dibutuhkan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Pencabutan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020 dinilai sebagai langkah mundur upaya penegakan keadilan. Padahal, banyak pihak yang menginginkan pengesahan RUU tersebut.

Koordinator Jurnalis Antikekerasan Seksual Jawa Tengah Aninda Putri mengatakan pencabutan RUU PKS dinilai tidak masuk akal. Terlebih dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual di Indonesia. “Modus kekerasannya semakin beragam tapi payung hukumnya tak kunjung disahkan,” ujarnya Kamis (27/8/2020).

Di Jawa Tengah, kasus kekerasan juga cukup tinggi. LRC-KJHAM, salah satu lembaga layanan mencatat, sejak 2013–2019 terdapat 2.468 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 2.591 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Sementara pada Januari-Agustus 2020 ini, LRC-KJHAM mendapat 70 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan. 53 di antaranya menjadi korban kekerasan seksual. Pandemi Covid-19 disebut turut mempengaruhi tingginya angka kekerasan.

Baca juga:  Tim Taekwondo Udinus Juara Umum

Selain data dari LRC-KJHAM masih ada beberapa lembaga lain yang mencatat kasus kekerasan berbeda. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, sepanjang 2019 tercatat ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Padahal 2018 hanya ada 406.178 kasus, pada 2017 sebanyak 348.446 kasus, dan pada 2016 hanya 259.150 kasus. Data 2019 tersebut ada yang bersumber dari Badan Peradilan Agama sebanyak 416.752 kasus dan 14.719 kasus bersumber dari lembaga layanan. Dari 14.719 kasus itu, sebanyak 4.898 kasus yang masuk kategori kekerasan seksual.

Salah satu anggota Jurnalis Antikekerasan Seksual Jateng Jamal Abdul Nashr menambahkan, data-data tersebut menunjukkan betapa miris dan rentannya korban kekerasan dan pelecehan seksual, khususnya yang terjadi di Jateng. “Inilah yang membuat kami tergerak untuk turut mendukung pengesahan RUU PKS. Meskipun di sisi lain kami tetap harus menjaga independensi,” paparnya. (ifa/ton/bas)

Baca juga:  Bangun 16 Rumah Baru untuk Warga Sempadan Lodji

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya