alexametrics

Terungkap, Kawasan Kumuh Kota Semarang Masih 112 Hektare

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Target Kota Semarang bebas dari wilayah kumuh pada 2020 meleset. Penanganan kawasan kumuh tertunda karena adanya pandemi Covid-19. Tercatat, dari 418 hektare kawasan kumuh di Kota Semarang, saat ini luasnya masih tersisa 112 hektare. Sedangkan dari 15 kecamatan yang dikategorikan kumuh, kini masih tersisa 10 kecamatan.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang Ali mengungkapkan, pencapaian tersebut masih belum memenuhi target. Termasuk untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga kini juga baru terealisasi 100 unit. “Program RLTH ini kan untuk penanganan wilayah kumuh. Sayang dari target 1000 unit yang ditetapkan, baru terealisasi 100 unit saja,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (21/8/2020).

Baca juga:  Warga Terdampak Covid 19 Dapat Pelatihan Tata Boga

Lebih lanjut Ali mengatakan, realisasi RLTH ini berkaitan dengan anggaran yang dikucurkan. Anggaran yang semula Rp 18 miliar, dipangkas habis hingga tinggal ratusan juta saja. Anggaran itu dialihkan untuk penanganan Covid-19. Meski begitu, pihaknya mengatakan bahwa pada 2021 mendatang, masyarakat bisa mengajukan program RLTH.

Ali menambahkan, suatu wilayah harus dilakukan pembangunan agar tidak terkesan kumuh. Yang Disperkim lakukan pun tak cukup hanya membangun infrastruktur, tapi harus turut  merapikan drainase dan hunian warga.

Pihaknya optimistis Kota Semarang bisa bebas wilayah kumuh meski di tahun mendatang. Terlebih penanganan wilayah kumuh juga bisa diantisipasi dengan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ali pun berharap wilayah yang memiliki RTH bisa merawatnya secara baik. Khususnya untuk RTH yang sudah dibangun oleh Pemkot Semarang.

Baca juga:  Uang Insentif Isolasi Mandiri Dihapus

“Kami sudah bangunkan banyak RTH. Tapi banyak yang tidak dirawat. Jadi, kami minta kepedulian masyarakat untuk merawat. Kalau ada tanaman yang mati bisa minta ke kami. Kita bersinergi sama-sama,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Suharsono mengusulkan agar ada penambahan anggaran dalam APBD perubahan 2020, terutama bagi dinas-dinas teknis yang anggarannya berkurang cukup besar. Dia berharap, pada APBD Perubahan nanti anggaran refocusing penanganan Covid-19 juga dapat dikembalikan setidaknya 50 persen untuk melanjutkan pembangunan fisik yang hampir semua tertunda akibat Covid-19, seperti Disperkim yang anggarannya berkurang sekitar Rp 100 miliar. “Kami ingin paling tidak dikembalikan Rp 50 miliar untuk kebutuhan permukiman, perbaikan jalan, dan lain-lain,” pintanya. (nor/aro/bas)

Baca juga:  Dinsos Patroli Gabungan, Temukan Satu Badut

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya