alexametrics

Ribuan Calon Siswa Cabut SKD Aspal

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Ancaman Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menyeret pemalsu Surat Keterangan Domisili (SKD) ke ranah hukum saat proses PPDB berbuah manis. Banyak orang tua calon siswa yang mencabut SKD saat pendaftaran berlangsung. Hal itu diketahui Ganjar saat sidak proses penerimaan PPDB di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Rabu (24/6/2020).

Dari laporan panitia, hingga kemarin ada 1.007 pendaftar yang menggunakan SKD, mencabut berkasnya. “Sampai hari ini (24/6/2020) sudah banyak Pak yang mencabut berkas SKD. Sementara ada 1.007 pendaftar yang menggunakan SKD yang cabut berkas untuk mendaftar kembali dengan data yang benar,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Jumeri.

Ganjar bahkan sempat menelepon salah satu orang tua siswa yang mencabut berkas SKD itu. Kepada Ganjar, orang tua calon siswa berinisial S membenarkan bahwa SKD yang digunakan adalah palsu.

“Anak saya ingin sekolah di SMAN 2 Pati Pak, sementara rumah saya jauh. Saya ditangisi anak, jadi bingung. Anak saya coba pakai jalur prestasi, tapi kegeser. Akhirnya saya berusaha mencari itu (SKD),” kata S kepada Ganjar.

S menerangkan bahwa untuk memperoleh SKD itu, dirinya meminta tolong kepala desa di sekolah yang akan dituju. Kebetulan, kepala desa tersebut masih saudara dengan S. “Masih saudara, jadi gampang Pak. Gratis lagi,” imbuhnya.

Namun S akhirnya sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Setelah diperingatkan oleh panitia PPDB sekolah dan membaca berita, ia memutuskan untuk mencabut berkas SKD anaknya. “Saya cabut karena takut Pak. Selain itu memang sudah diingatkan pihak panitia. Saya juga menyadari bahwa saya salah, jadi saya cabut,” terangnya.

Baca juga:  Merawat Bonsai Membutuhkan Keseriusan, Kesabaran, dan Konsistensi

Bukannya memarahi, Ganjar justru mengucapkan terima kasih kepada S yang mau sadar dan jujur untuk mencabut berkas SKD-nya. Ia berharap, S tetap mendukung proses belajar anaknya dengan penuh kejujuran.”Maturnuwun panjenengan jujur (terima kasih Anda sudah jujur), njenengan mbantu luar biasa. Salam buat ananda ya,” ucap Ganjar.

Ia menerangkan, ada banyak temuan saat dirinya sidak ke kantor Dindikbud Jateng kemarin. Di antaranya, terkait sertifikat lomba, zonasi dan SKD. “Ternyata setelah Pak Kepala Dinas membuat statemen dan saya juga, kami upload Alhamdulillah ada mulai kesadaran orang menarik SKD. Bahwa hipotesis kami yang menduga ada banyak pemalsuan SKD ada benarnya, bahwa mereka mengada-ada. Buktinya sekarang banyak yang mencabut,” kata Ganjar.

Kepada masyarakat yang menggunakan SKD palsu dan dengan sadar mencabutnya, Ganjar mengucapkan terima kasih. Mereka dengan sadar menyatakan bahwa SKD yang digunakan aspal, asli tapi palsu karena waktu dan periodenya tidak benar. “Terima kasih yang sudah mencabut, tapi yang belum saya peringatkan. Ujungnya kalau tidak sesuai tetap kami coret, kasihan yang lain,” tegasnya.

Ganjar juga memerintahkan seluruh kepala sekolah di Jateng untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi data. Kalau ada yang tidak benar, pihaknya meminta tidak ragu untuk mencoret. “Mari kita edukasi anak-anak kita ini untuk jujur. Kami masih memberi kesempatan untuk mencabut dan mendaftar kembali, tapi jangan gunakan SKD yang datanya tidak benar,” katanya.

Terpisah,  Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah menerima 75 aduan kasus terkait permasalahan PPDB online. Dari jumlah itu, salah satunya terkait laporan mengenai keabsahan SKD dan pembobotan piagam prestasi berjenjang.

Baca juga:  Persaingan Ketat, Sarjana Harus Mampu Pertahankan Eksistensi

“Jadi beberapa sekolah menerapkan persyaratan sebagai bentuk uji keabsahan untuk jalur prestasi dan zonasi. Persyaratan yang diberikan tergantung pada verifikator, tapi pada intinya verifikasi yang diterapkan pihak sekolah menjadi filter untuk meminimalkan kecurangan dalam pelaksanaan PPDB,”kata Kepala ORI Perwakilan Jateng Siti Farida,  Rabu (24/6/2020).

Ia mengaku, 75 aduan itu sudah diteruskan ke dinas terkait dan sudah ditangani. Adapun terkait permasalaham zonasi dan jalur prestasi, sudah disampaikan dan dirapatkan bersama Pemprov Jateng pada Selasa (23/6/2020) lalu. Diakuinya, adanya jalur tersebut memengaruhi penilaian dan peluang untuk masuk ke sekolah dalam pelaksanaan PPDB.

“Hasilnya dari rapat dikeluarkan edaran dari Dindikbud Jateng mengenai pedoman pelaksanaan verifikasi, validasi, dan klarifikasi dokumen calon peserta didik pada PPDB. Jadi, aduannya selain teknis, masyarakat juga melaporkan permasalahan zonasi dan jalur prestasi,”katanya.

Siti menegaskan terus mengawasi pelaksanaan PPDB di Jawa Tengah. Pihaknya sudah melakukan pantauan langsung di sejumlah SMA/SMK di Kota Semarang. Upaya tersebut untuk memastikan agar pelaksanaan PPDB bisa transparan, jujur, dan tak ada kecurangan. “Ini juga ada laporan piagam-piagam yang digunakan ternyata tidak sesuai. Kami terus melakukan verifikasi juga,” tambahnya.

Yang tidak kalah menjadi sorotan, lanjut dia, adalah penggunaan SKD. Pihaknya masih melakukan uji petik, mengingat SKD rawan dimanipulasi. Harusnya begitu ada pEndaftaran online data utama Kartu Keluarga (KK) menjadi perioritas. Sehingga penggunaan SKD hanya penunjang. Jika KK tidak sesuai harus benar-benar dikroscek di lapangan. Jangan sampai ada manipulasi SKD karena itu sangat tidak etis. “Petugas harus teliti, lihat di lapangan. Palsukan SKD harus ditindak tegas,” katanya.

Baca juga:  Website PPDB SMA Masih Error, Titik Koordinat Tempat Tinggal Berubah

Sementara itu, menyikapi adanya piagam prestasi olahraga yang tidak diakui lantaran evennya diadakan oleh pihak swasta,  Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Kadispora) Kota Semarang Suhindoyo mengaku tak bisa berbuat banyak, sekalipun sudah ia legalisasi. Sebab, PPDB online SMA merupakan kewenangan provinsi.

“Memang Dinas Pendidikan yang mengakomodasi khsusus piagam yang berjenjang, seperti Popda, SD, SMP, SMA/SMK. Kalau cabor ada Kejurkot, Kejurda dan Kejurnas. Tapi kalau SMA itu sekarang kewenangan provinsi, kami hanya bisa melegalisasi piagam yang sudah lebih dahulu dilegalisasi oleh sekolah, pengkot cabor dan Dispora. Sedangkan kewenangan penuh memverifikasi ada pada sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi,”kata Suhindoyo melalui stafnya, Sigit.

Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jateng Ngasbun Egar menilai apabila panitia PPDB online hanya mengakui piagam dari lomba yang diselenggarakan dinas, tentu kurang bijaksana. Karena banyak lomba diselenggarakan oleh masyarakat. Termasuk lomba juga tidak selalu harus berjenjang.

“Memang piagam lomba yang diselenggarakan masyarakat, terkadang membuka peluang praktik tidak jujur. Saya kira perlu dibuat regulasi yang mengatur tentang pengakuan piagam dari lomba yang diselenggarakan oleh masyarakat. Misalnya, tidak hanya menyertakan piagam, tapi juga foto kegiatan, mengecek pelaksanaan dan lainnya,”ungkapnya.

Di satu sisi lain, Ngasbun juga meminta Dindikbud Jateng perlu memberikan apresiasi kepada anak-anak yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun bidang non akademik. (jks/fth/ida/aro/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya