alexametrics

Siapkan Sekolah New Normal, Tatap Muka Dua Kali Seminggu

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Konsep Semarang new normal butuh persiapan matang. Apalagi di dunia pendidikan yang terdapat puluhan ribu siswa dan guru. Di Kota Semarang, jumlah TK/RA sebanyak 741. Jumlah SD negeri dan swasta mencapai 509 sekolah. Sedangkan SMP negeri dan swasta sebanyak 188 sekolah. Adanya penerapan sekolah new normal setidaknya akan muncul metode pembelajaran yang baru di sekolah-sekolah di Kota Semarang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Gunawan Saptogiri mengatakan, pihaknya sudah melakukan jajak pendapat di semua tingkatan sekolah, baik TK/RA, SD maupun SMP negeri dan swasta serta para orangtua siswa. Hasil dari jajak pendapat tersebut banyak yang menginginkan untuk sekolah tetap masuk selama penerapan normal baru nanti. “Untuk SD dan SMP baik pihak sekolah maupun orang tua sepakat masuk,” ujar Gunawan kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (29/5/2020).

Penolakan datang dari pengelola TK dan orang tua siswa. Mereka yang mayoritas tidak sepakat dilakukan pembelajaran tatap muda selama pandemi Covid-19. “Alasannya, karena siswa TK itu masih belum terlalu nalar dengan adanya protokol kesehatan,” katanya.

Dikatakan, jajak pendapat tersebut dilakukan untuk mempermudah pengambilan keputusan di dunia pendidikan Kota Semarang. Seperti diketahui, sejak pandemi Covid – 19, sekolah di Kota Semarang memberlakukan pembelajaran dengan meminimalkan tatap muka.

Pembelajaran dilakukan dengan sistem daring dan penugasan. Sehingga jelang penerapan new normal, konsep pembelajaran di sekolah kemungkinan besar akan berubah kembali dengan tatap muka. Meski begitu, nantinya dalam pembelajaran tatap muka tersebut ada ketentuan-ketentuan yang saat ini tengah dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Baca juga:  Kronologi Dua Siswi SD di Semarang Nyaris Diculik, Pelaku Pura-Pura sebagai Penjemput

Konsekuensi dari pembelajaran tatap muka yaitu pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat di sekolah. Salah satunya model sekolah yang digilir. Juga kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas disiplin dari peserta didik.  “Karena new normal, tidak langsung sekolah seperti biasa,” ujarnya.

Gunawan juga menjelaskan sedikit gambaran dalam pembelajaran selama penerapan new normal di Kota Semarang, yaitu tatap muka hanya dua kali dalam seminggu. Kemudian jam pelajaran juga tidak penuh. “Misalnya ada istirahat dua kali ya mungkin dikurangi satu kali. Kalau perlu, tidak usah ada istirahat. Begitu selesai pulang,” bebernya.

Khusus untuk pemulangan siswa SD ke rumah juga akan diatur. Seperti harus ada penjemputan. “Ini masih memerlukan pemikiran lagi dan masukan. Tetapi pada prinsipnya, di dunia pendidikan Kota Semarang siap untuk menjalankan new normal,” katanya.

 

Dengan catatan harus mengacu dari Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Edaran Wali Kota, kemudian protokol kesehatan ketat yang dijalankan. Selain itu, sekolah akan diawasi dengan ketat terkait bagaimana penerapan protokol kesehatan tersebut. Meski begitu, sebelum hal itu benar-benar jadi kebijakan wajib, pihaknya masih menunggu sekolah yang tidak sepakat atau menolak hal tersebut. Artinya, sebelum muncul kebijakan, sekolah dan orang tua yang tidak berkenan untuk model pembelajaran tatap muka, diminta untuk melapor ke Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Baca juga:  Sudah Divaksin Tetap Wajib Patuh Prokes

“Nanti tetap kita kasih pembelajaran daring atau penugasan dari sekolah. Kalau sampai ada sekolah yang tidak mau masuk ya tidak apa-apa,” ujarnya.

Dikatakan Gunawan, saat ini, pihaknya masih menunggu juknis dan regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait dengan penerapan new normal di dunia pendidikan. Meski begitu, ia menyatakan sudah siap jika new normal benar-benar diterapkan di dunia pendidikan Kota Semarang.

Di sisi lain, kalangan DPRD Jateng meminta penerimaan siswa baru tahun ajaran 2020/2021 ditunda untuk sementara waktu. Hal ini cukup beralasan, mengingat kondisi sekarang pandemi korona masih belum berakhir dan grafiknya masih meningkat. Langkah tersebut sekaligus sebagai upaya untuk memproteksi anak-anak demi masa depan generasi bangsa.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Aziz mengatakan, kondisi sekarang memang sedang tidak normal. Menunda tahun ajaran baru dari Juli 2020 menjadi Januari 2021 bisa menjadi upaya untuk pencegahan. Apalagi data Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat jumlah DPD anak hampir 3.400, kematian PDP 129, positif Covid-19 anak 584, dan kematian kasus positif yang menimpa pada anak mencapai 14 jiwa tertinggi di Asia. “Saya sepakat jika tahun ajaran baru sebaiknya ditunda. Ini demi kepentingan bersama,” katanya.

Baca juga:  SMK Teuku Umar Lepas 210 Siswa

Ia menambahkan, semua belum bisa memprediksi kapan pandemi Covid-19 betul-betul berakhir. Bahkan, bisa sangat mungkin permulaan tahun ajaran baru (13 Juli 2020) belum berakhir. Sangat merepotkan saat masyarakat masih dihadapkan perjuangan melawan pandemi Covid-19, harus memikirkan pencarian sekolah baru/membayar kebutuhan sekolah anaknya.

“Tetap mempertahankan tahun ajaran baru Juli bisa saja akan memerosotkan kualitas pendidikan dalam jangka panjang. Sebab, guru, dosen, dan orang tua menilai selama ini pembelajaran online kurang efektif, baik untuk peningkatan kompetensi maupun pendidikan karakter karena banyak kendala di lapangan,” tegasnya.

Politisi PPP ini menilai pendidikan anak-anak bangsa tetap yang utama. Tetapi dalam kondisi yang darurat seperti sekarang tentu harus dicarikan solusi yang paling tepat. Terlebih memang anak-anak masih cukup rentan, sehingga harus benar-benar mendapatkan perioritas. “Kita tetap optimistis dan mengikuti ajakan presiden untuk berdamai dengan virus. Tapi tetap butuh proses dan anak-anak diperioritaskan masa depannya,” katanya.

Pengamat Pendidikan Darmaningtyas menilai, penundaan tahun ajaran baru bisa menjadi alternatif.  Memundurkan tahun ajaran baru menjadi Januari, tidak berarti sekolah/kampus libur selama satu semester. Tetapi sekolah tetap menyelenggarakan pendidikan online untuk mereka yang akan naik kelas. Sehingga guru dan dosen tetap melaksanakan tugas mengajar secara online dan berhak memperoleh tunjangan profesi. “Tetapi penerimaan murid/mahasiswa baru dilakukan penundaan sampai Januari 2021,” usulnya. (ewb/fth/aro/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya