alexametrics

Minta Ponpes Darussalaaf Tunjukkan Keabsahan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG,- Salah satu putra guru besar Untag Semarang Prof Dr Liliana Tedjosaputro bernama Edward Sardono Tedjosaputro meminta pihak Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalaaf menunjukkan keabsahan alat buktinya. Sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 5877 tahun 2014 tentang pedoman izin operasional pondok pesantren.

Hal itu disampaikan Edward Sardono melalui salah satu kuasa hukumnya, Monalisa CF Daniel. Karena pihaknya setelah meninjau lokasi objek sengketa sebagaimana gugatan pengosongan terkait sengketa tanah sebagaimana keabsahan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01824 di Kelurahan Bulusan seluas 1690 m2 dahulu dikenal RT 2/ RW 4 Bulusan Tembalang. “Dulu sama sekali tidak ada aktivitas pondok maupun nama pondok,” katanya.

Monalisa juga mengatakan dalil tergugat I Anwar Sadad terhadap objek sengketa yang diklaim sebagai ponpes tidak benar. Karena saat pihaknya sebagai penggugat datang ke lokasi untuk menyelesaikan masalah itu, hanya ada Anwar. Sedangkan pihaknya sama sekali tidak melihat santri-santri di lokasi.

Baca juga:  Di Genuksari, Usai Pengajian, Warga Dipastikan Baca Pancasila

“Dengan demikian, Anwar hanya berdalih mencari pembenaran. Apalagi bukti kepemilikan penggugat rekonvensi (tergugat konvensi) atas SHM nomor 22 dan 23 Kelurahan Meteseh tidak disertai dengan batas dari SHM, sehingga penggugat rekonvensilah yang telah salah menempati tanah milik klien kami,” kata Monalisa CF Daniel menyikapi gugatan yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Semarang kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (25/2).

Ketua Srikandi Pemuda Pancasila Jateng itu menegaskan bahwa permohonan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang jelas. Dijelaskannya, bahwa objek sengketa tanah itu aslinya tercatat di Kelurahan Bulusan, sesuai SHM nomor 01824, seluas kurang lebih 1.690 m2. Adapun batasnya, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Departemen Pertahanan dan Keamanan RI, selatan dengan tanah Bukit Semarang Jaya Metro, timur dengan tanah kosong milik Liliana Tedjosaputro, adapun barat bersebelahan dengan tanah kosong milik kliennya. “Tanah itu merupakan tanah milik keluarga penggugat yang sudah dibagi menjadi 5 sertifikat,” katanya.

Baca juga:  Langgar Aturan Buka, Satpol Ancam Segel Tempat Hiburan

Dengan demikian, imbuhnya, secara sah dan menurut hukum, tanah itu milik Edward Sardono. Sedangkan saat ini tergugat baik itu Anwar Sadad, Nur Hikmanto dan Iswanah, secara melawan hukum telah menempati tanah tanpa izin kliennya.

“Bagaimanapun, penggugat adalah pemilik sah tanah tersebut dan semua itu sudah dibuktikan dengan patok yang sudah ada sejak 1998,” katanya.

Disampaikan juga, bahwa dasar diterbitkannya SHM Nomor 01824, dahulu Kelurahan Bulusan adalah berdasarkan pengakuan hak bekas tanah milik adat C.108/P.101/D.111 dengan pemegang hak pertama Poerbyantoro yang kemudian 30 Juni 1998 berdasarkan akte jual beli nomor 11/TBL/VI/1998 beralih pada Chrish Murtunggal dan kemudian sesuai akta jual beli nomor 026/2019 beralih ke kliennya selaku penggugat.

Baca juga:  Malam Ini, Gus Miftah dan Hendi Ngaji Bareng

“Disana memang ada masjid, tapi tidak ada ponpes, melainkan rumah kecil-kecil yang dibangun secara liar oleh tergugat I. Kalau masjid tidak kami utak- atik karena bukan tanah klien kami. Mereka juga tidak memperinci dimana letak batas tanah mereka, kemudian tiba-tiba mengklaim tanah orang lain,” ungkapnya.

Sementara itu, Taufiqurrahman, salah kuasa hukum Anwar Sadad selaku pemilik Ponpes Darussalaaf, Meteseh, dalam jawabannya, menyatakan bahwa kliennya merupakan pemilik sah tanah dan bangunan sesuai SHM nomor 22 dan SHM nomor 23 yang terletak di Meteseh. Menurutnya, dalam kasus itu penggugat tiba-tiba datang ke lokasi mengaku sebagai pemilik tanah. Kemudian melalui orang suruhan melakukan patok tanah tanpa izin terlebih dahulu kepada kliennya. (jks/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya