alexametrics

Percepat Pembangunan, Kemenkeu Sarankan KPBU

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG,- Terbatasnya anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi pemerintah daerah menunda pembangungan infastruktur. Padahal pembangunan infastruktur bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itulah, Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI mendorong pemerintah daerah menjalankan skema kerjasama agar tidak memberatkan APBD.

Kepala Subdirektorat Peraturan dan Pengembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Kemekeu RI Farid Arif Wibowo mengatakan, pemerintah daerah bisa tetap melakukan program pembangunan meski memiliki dana APBD terbatas. Salah satunya dengan cara creative finance yang bisa menjadi alternatif mengoptimalkan pembangunan.

“Banyak instrumen untuk tetap melakukan pembangunan. Misalnya dengan alternatif kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) ataupun lainnya,” katanya usai Seminar Percepatan Infrastruktur Semarang, Menyusun Strategi Pembiayaan, di Gedung Moch Ichsan Balai Kota Semarang, Senin (24/2).

Baca juga:  Bandara Pertama Dilengkapi Ruang Khusus Anak Autis

Terkait KPBU, lanjut Farid, pemerintah pusat sudah memberikan dukungan. Dari data yang ada, saat ini APBN dan APBD hanya 41 persen dari kebutuhan pembiayaan infrastruktur 2020-2024 yang mencapai Rp 6.445 triliun. “Jadi sisanya, perlu pembiayaan kreatif, tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD. Semarang sudah melakukan skema ini pada beberapa proyek pembangunan,” jelasnya.

Soal KPBU, pemerintah pusat sudah memberikan dukungan untuk mendukung pengembangan KPBU. Dari sisi Kemenkeu, otoritas fiskal telah menyediakan fasilitas dalam melaksanakan persiapan proyek. Saat ini, Project Development Facility (PDF) disediakan beberapa proyek percontohan, di sektor-sektor prioritas tertentu.
“PDF adalah backbone bagi pemerintah dalam penataan proyek, terutama dalam mengkoordinasikan dukungan pemerintah. Lembaga dan institusi internasional terlibat dalam persiapan proyek dan penasehat transaksi,” ujarnya.

Baca juga:  Pemkot Semarang Terima Hibah Aset Rp 505 Miliar

Sebagaimana Pemkot Semarang yang membutuhkan anggaran senilai Rp 52 triliun dalam 5 tahun ke depan. Total anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur jalan, kawasan terintegrasi di pusat kota, area pengelolaan sampah, dan pemberdayaan wilayah pesisir. “Pembangunan SPAM Semarang Barat, menjadi salah satu contoh. Selain itu, pembangunan PLTS yang ada di Semarang,” paparnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karta Provinsi Jawa Tengah Hanung Triyono mengungkapkan ada beberapa skema alternatif untuk menutup gap pembiayaan. Skema KPBU, beberapa proyek di Jawa Tengah, termasuk Kota Semarang tercatat sudah dilakukan skema KPBU.

“Kondisi fiskal masih belum optimal, karena yang didapatkan masih terbatas. Adanya keterbatasan ini, perlu mencari sumber pembiayaan alternatif untuk membiayai infrastruktur,” tambahnya. (den/ida)

Baca juga:  Beri 100 QR Code untuk Musisi Jalanan

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya