alexametrics

BOP Sekolah Negeri dan Swasta Njomplang

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG, – Ribuan guru swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) se-Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Jateng, Senin (17/2). Dalam aksinya, seluruh guru swasta mengenakan batik dan atribut demo seperti bendera merah putih yang dipasang di lengan kanan, poster tuntutan, dan spanduk.

Mereka menolak disparitas Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Sebanyak 17 perwakilan FKKS dari masing-masing daerah akhirnya diminta masuk kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi yang diterima oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jateng.

Koordinator aksi Ahmad Supari menilai program pendidikan gratis di Jateng itu manipulatif. Hal tersebut dikarenakan pemerintah dinilai hanya memikirkan yang di sekolah negeri. Sementara siswa sekolah swasta yang jumlahnya lebih banyak justru tidak diperhatikan.

Baca juga:  World Cleanup Day, Bersihkan Pantai dan Tanam Ribuan Mangrove

Selama ini, kata dia, guru swasta tidak memperoleh BOP dan BOSDA. Adapun guru yang nonsertifikasi dan honorer juga tidak memperoleh tunjangan apapun dari Pemprov Jateng.

“Kami kecewa dengan hasil hari ini (kemarin), karena tidak ada kemajuan. Justru ini makin meneguhkan bahwa pendidikan yang wajib itu hanya ada di negeri, itu kesalahan berpikir. Kami minta Pak Ganjar (Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Red) meralat itu,” katanya.

Ketidakseimbangan tersebut dinilai karena guru swasta dan negeri sama-sama berperan mencerdaskan bangsa. Menurut Ahmad, data riil yang ada adalah sekolah swasta lebih banyak ketimbang yang negeri. “Kalau ini tidak diperhatikan sama dengan pemerintah tidak memperhatikan pendidikan,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Aziz mengatakan, dana yang digelontorkan untuk SMA/SMK/SLB Negeri di Jateng sebesar Rp 1,37 triliun. Rinciannya, dana BOP total Rp 860 miliar untuk SMA/SMK/SLB Negeri, DPP PTT sesuai UMK plus 10 persen total Rp 509 miliar, dan seragam Rp 14 miliar. Sedangkan untuk sekolah swasta total BOP hanya Rp 123 miliar. Tentu ini sangat njomplang. “Itu artinya 91 persen banding 9 persen atau BOP sekolah negeri 10 kali lipat sekolah swasta. Inikah yang dinamakan pendidikan tanpa sekat?” kata Aziz setengah bertanya.

Baca juga:  Minat Bayar Pakai Botol Masih kurang

Dikatakan, musrenbang pemprov akan dilakukan pada Maret mendatang. Ia berharap dalam susunan draft awal APBD 2021 disusun sesuai RPJMD Pemprov. Artinya, BOSDA senilai Rp 500 ribu/siswa/tahun. tentu dengan tidak membedakan akreditasi A, B maupun C. Siswa aliyah juga diharapkan mendapat Rp 500 ribu meskipun dibawah Kemenag.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Sarwo Pramono mengatakan, masalah ini bukan kapasitas untuk memutuskan kebijakan. Namun hal ini akan disampaikan dan disinkronkan agar tidak jauh. Ia akan menyampaikan secara langsung kepada gubernur, sekda dan OPD terkait, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk solusi yang terbaik.

“Aspirasi sudah ditampung, bukan berarti tidak bisa mengambil keputusan. Tapi harus melalui mekanisme. Pemprov tidak mau menabrak regulasi semua diatur dalam PP dan Permen,” ujarnya.

Baca juga:  Tak Bisa Berenang, Tewas Tenggelam di Bendungan Pleret

Selain menolak disparitas BOP dan BOSDA SMA/SMK swasta, FKKS juga memprotes pemberian insentif guru dan tenaga pendidik swasta non TPG, menolak sistem jalur PPDB zonasi, menolak penambahan rombongan belajar (rombel), pendirian sekolah negeri baru, bantuan DAK, serta BSM proporsional. (ifa/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya