alexametrics

Harganya Capai Rp 45 Juta, Libatkan Oknum Ketua RT

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, – Praktik jual beli rumah susun sewa (rusunawa) milik Pemkot Semarang sampai sekarang masih terjadi. Nilainya mencapai Rp 45 juta per unit. Kenapa tidak ada tindakan tegas dari pemkot?

IR, 56, penghuni Rusunawa Kaligawe sedang duduk di kursi panjang di lorong rusunawa. Siang itu, cuacanya cukup sejuk. Matahari tertutup mendung tipis. Kepada Jawa Pos Radar Semarang, IR tak menampik adanya jual beli rusunawa. Praktiknya dilakukan di bawah tangan. Ironisnya, Ketua RT setempat biasanya yang menjadi saksi. Tentu saja, si oknum Ketua RT itu akan mendapat cipratan rezeki.

Dijelaskan oleh IR, praktik jual beli di bawah tangan tersebut sudah terjadi sejak lama. Harga dari masing-masing rusunawa juga berbeda. Mulai Rp 35 juta sampai Rp 45 juta. Tergantung jumlah kamar, luasan, dan letak lantai.

“Tergantung di lantai berapa dan luasnya berapa? Jika di lantai 2 dan hanya memiliki satu kamar, nilainya sekitar Rp 16 juta,” katanya sambil menambahkan setiap tahun, harga rusunawa selalu naik.

Informasi tentang unit rusunawa yang bisa dibeli tersebut berada di tangan ketua RT setempat. Sayangnya ketika Jawa Pos Radar Semarang hendak mengonfirmasi, ketua RT tidak ada di tempat.

Baca juga:  Herru Resmi Penjabat Sekda

Adapun fasilitas yang diperoleh oleh pengguna yaitu kamar, ruang dapur, dan ruang keluarga. Ruang tamu jadi satu dengan ruang keluarga. Fasilitas listrik per rumah memiliki daya sebesar 450 watt. Untuk Rusunawa Kaligawe, lantai masing-masing rumah belum dikeramik. Untuk rumah yang lantainya sudah dikeramik, akan memiliki daya tawar yang lebih tinggi.

Praktik jual beli rusunawa juga terjadi di Rusunawa Kudu. Salah seorang penghuni rusunawa, sebut saja Imam, mengaku bisa mencarikan ”operan” unit rusunawa untuk ditempati. Untuk harganya, kata dia, bervariasi. Semakin berada di lantai atas, harga akan semakin murah. Memang tidak setinggi harga rusunawa di pusat kota. Di Rusunawa Kudu, untuk lantai 2, dijual seharga Rp 18 juta. Belum lama ini ada juga pembeli di lantai 3 seharga Rp 15 juta. ”Ini ada lantai 2 yang mau dijual, barangkali minat,” ujar Imam menawarkan kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Baca juga:  Izin Hotel Awann Sewu Dievaluasi

Ia juga mencoba meyakinkan bahwa tidak perlu warga Kota Semarang untuk bisa menjadi penghuni rusunawa operan. Ia mencontohkan dirinya sendiri yang masih ber-KTP luar Kota Semarang. ”Tidak apa-apa. Saya KTP Blora,” akunya.

Yang terpenting, ia katakan, jangan sampai terlambat membayar uang sewa setiap bulannya. Jika semua beres, tidak akan ada masalah. Tidak akan ada penguncian kamar oleh dinas. ”Kalau memang cocok beli dulu. Sini kalau beli diam-diam, nanti kalau ada uang, bisa balik nama,” jelasnya. ”Sini yang namanya sendiri banyak kok,” tambahnya.

Ia membeberkan, cukup banyak peminat kamar operan di Rusunawa Kudu. Memang lokasinya cukup jauh dari pusat kota, namun untuk segala keperluan tidak terlalu susah didapat di sekitar Rusunawa Kudu.
Kalaupun nantinya bosan, ia tambahkan, pemilik bisa menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dan kenaikan itu, bisa dipastikan. ”Naik terus harganya. Kalau bosan, bisa dijual lagi,” tandasnya.

Kepada koran ini, Endah -bukan nama sebenarnya- juga ikut menawarkan operan rusunawa. Ia bukan penghuni setempat. Kebetulan, ia sedang berada di Rusunawa Kudu untuk mengunjugi adiknya. ”Adik saya tinggal di sini. Dulu kena gusuran di Tambakrejo,” ujarnya.

Baca juga:  H+3 Lebaran, Arus Mudik Masih Lebih Padat

”Kalau Masnya mau mencari, nanti saya tanyakan adik saya. Kemarin sebenarnya ada, Rp 9 juta. Tapi di lantai 4,” ujarnya berbisik, karena obrolan terjadi di dekat pos penjaga.

Salah seorang petugas keamanan Rusunawa Kudu mengatakan, untuk bisa menghuni rusunawa ini harus antre di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang dengan menyertakan data. Ini wajib, karena penghuni rusunawa harus warga dengan KTP Semarang.
”Daftar dulu di dinas. Nanti kalau ada yang kosong akan diberitahu. Sekarang ini penuh,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Mualim menilai praktik jual beli di bawah tangan aset Pemkot Semarang tersebut tidak bisa dibenarkan. “Harus benar-benar ditelusuri kenapa masih bisa seperti itu?” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Dikatakan Mualim, praktik jual beli rumah susun sebenarnya sudah sejak lama. “Memang harus dicarikan solusi, untuk oknum yang menjual harap ditelusuri dan harus ditindak tegas,” ujarnya. (ewb/sga/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya