alexametrics

Setiap Kelurahan Minimal Rp 1 Miliar

Upaya Percepatan Pembangunan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Mulai tahun 2021, setiap kelurahan di Kota Semarang akan mendapatkan alokasi anggaran minimal Rp 1 miliar. Anggaran dikelola lurah bersama masyarakat guna meningkatkan pembangunan di lingkungannya.

“Anggaran tersebut tidak termasuk honor RT, RW, LPMK, dan Karang Taruna,” ujar Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat membuka Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tugu, Jumat (7/2).

Alokasi dana kelurahan tersebut merupakan bagian komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk melaksanakan percepatan pembangunan sekaligus sebagai bentuk akomodasi terhadap usulan perencanaan pembangunan dari bawah (bottom-up).

“Dengan ditentukannya jumlah anggaran yang dikelola, lurah akan memiliki tambahan titel yaitu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Lurah harus rajin berkeliling untuk membuat program prioritas di lingkungannya, serta berkomitmen untuk kreatif dan inovatif sesuai aturan agar membuat wilayahnya maju,” ujar Hendi biasa disapa.
Dari jumlah yang digelontorkan bagi tiap-tiap kelurahan itu, Rp 100 juta dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan dan kegiatan Posyandu. Sehingga anak-anak di Kota Semarang dapat memiliki asupan gizi yang baik serta terhindar dari ancaman stunting dan kekurangan gizi.

Baca juga:  Anggaran Tersedot Covid-19, Proyek Infrastruktur Tak Tuntas

Hendi menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan kepada Pemkot Semarang mengenai prioritas dan program apa yang perlu dilakukan di wilayah masing-masing.
Wali kota berharap masyarakat dapat memanfaatkan Musrenbang ini untuk menyampaikan gagasan, usulan, ide guna peningkatan pembangunan di wilayahnya. Sehingga dapat dilakukan dengan cepat.

”Beberapa kali saya didatangi oleh warga yang mengadu adanya jalan yang rusak di kampungnya. Lalu saya tanya, apakah itu sudah disampaikan saat Musrenbang belum? Ternyata belum semua warga paham akan fungsi dari Musrenbang,” ujar Hendi.
Ini PR bersama untuk menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa apapun yang terjadi di lingkungannya harus bisa disampaikan kepada pemerintah agar dapat dilakukan perbaikan baik lewat Musrenbang, LaporHendi, Medsos, kegiatan jalan sehat, atau disampaikan langsung ke Pak Lurah dan Pak Camat,” tandasnya.

Terkait banjir yang beberapa waktu lalu menimpa wilayah Mangkang, menurut Hendi permasalahan utamanya adalah terkendala soal lahan yang belum dibebaskan. Namun saat ini, 7 bidang lahan sudah dibebaskan oleh Pemkot Semarang.

Baca juga:  Kenakan Almamater dengan Face Tracking Animation

“Artinya, di tahun ini akan menagih janji ke Pemerintah Pusat untuk segera dilakukan normalisasi Kali Beringin dengan anggaran sebesar Rp 150 miliar. Melalui kesepakatan tersebut, harapannya normalisasi dapat segera terealisasi sehingga tidak ada lagi cerita tentang tanggul jebol dan banjir di wilayah Mangkang,” jelasnya.

Dalam menangani banjir, selama ini Pemkot Semarang telah melakukan normalisasi di sejumlah sungai seperti Kali Tenggang, Kali Seringin, Kali Banger, Kali Babon, dan Kali Asin. Di samping itu, mengaktifkan 49 pompa berkapasitas 7.500 – 12.000 liter per detik. Sehingga yang semula di tahun 2011 jumlah wilayah banjir adalah 41 persen kini berkurang menjadi 13,71 persen. “Harapannya tahun ini wilayah Mangkang sudah mulai tersentuh dalam penanggulangan banjir melalui normalisasi Kali Beringin,” tandnsya.

Anggaran 1 Miliar Bukan Bagi-Bagi Kue

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang Danur Rispriyanto berharap, jika anggaran tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan dari masing-masing kelurahan. Diharapkan bukan bentuk bagi-bagi kue. “Harapan kami memang supaya bisa mengakomodasi semua kebutuhan kelurahan,” kata politisi Partai Demokrat ini, Jumat (7/2).

Baca juga:  2022, Anggaran Penanganan Banjir Rp 100 M

Bukan bagi-bagi kue, artinya, anggaran tersebut tidak lantas dibagikan oleh kelurahan ke sejumlah RW yang diampu. “Kami mengapresiasi langkah Pemkot Semarang tersebut. Karena ini merupakan sebuah terobosan,” katanya.
Jumlah tersebut, lanjutnya, masih dinilai kurang. Jika melihat kebutuhan masing-masing kelurahan di Kota Semarang. “Jangan digunakan untuk kepentingan politis dari pihak kelurahan juga,” katanya.

Jika dilihat dari tujuannya, pemberian anggaran Rp 1 miliar per kelurahan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan SDM dan fisik. “Tentunya nantinya pihak kelurahan harus berkoordinasi dengan dinas-dinas,” ujarnya.

Fungsinya tidak lain supaya tidak bertabrakan antara rencana pembangunan dari dinas dengan kelurahan. “Misalnya jika fisik ya berkoordinasi dengan DPU, Perkim,” katanya.
Ia juga mewanti-wanti pihak kelurahan supaya lebih berhati-hati dalam perencanaan penggunaan anggaran tersebut nantinya. Masyarakat juga diminta mengawasi dan mengawal penggunaan anggaran. “Bisa untuk pemberian pelatihan tenaga kerja, pembangunan fisik seperti talud, maupun anggaran untuk penanganan jika ada bencana,” ujarnya. (zal/ewb/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya