alexametrics

Kinerja BPKH Belum Maksimal

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG, – Kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi sorotan karena masih belum optimal. Anggota Komisi VIII DPR RI KH Buchori mengatakan kinerja BPKH masih konservatif. Sehingga pengelolaan keuangan haji tidak bisa berkembang dengan bagus.(MIFTAH/JAWA POS RADAR SEMARANG).

Padahal dana haji yang dikelola BPKH saat ini mencapai Rp 131 triliun. Sementara setiap tahun hasil pengembangan dari anggaran tersebut hanya Rp 7 triliun. “Ini jelas tidak maksimal dan sangat kecil,” kata KH Buchori saat acara Diseminasi Pengawasan Operasional dan Sustainability Haji dengan Stakeholder Perhajian di Hotel Gumaya Semarang.

Ia menambahkan, salah satu penyebab tidak maksimalnya pengelolaan dana haji karena sistem yang dilakukan masih konvensional. Padahal dalam UU 32/2014 tentang Dana Haji, BPKH diberi kewenangan bebas untuk mengelola keuangan haji dalam rangka untuk kemaslahatan haji. “Jika dana haji yang mencapai Rp 131 triliun dikelola dengan baik, saya kira hasilnya pasti bisa menutup anggaran untuk haji para jamaah,” ujarnya.

Baca juga:  Kejati Periksa Bupati dan Sekda Blora

Saat ini, para jamaah haji satu orangnya hanya membayar sekitar Rp 35 juta. Sementara biaya total untuk berhaji sebenarnya satu orang mencapai Rp 69 juta. Kekurangannya, pemerintah harus mengeluarkan subsidi. Dalam hal ini BPKH merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji yang dimiliki pemerintah. BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. “Aturan sudah ada, tinggal BPKH ini bagaimana berinovasi dan terus berkreasi agar pengelolaan uang haji bisa maksimal, transparan, akuntabel demi kemaslahatan jamaah haji di Indonesia,” tambahnya.

Anggota Dewan Pengawas BPKH Muhammad Akhyar Adnan tidak menampik jika subsidi untuk haji memang masih besar. Semua itu terjadi karena jamaah haji hanya membayar sekitar 50 persen dari semua total biaya haji. “Secara rasional memang subsisi yang diberikan masih terlalu besar, ini harus menjadi perhatian,” katanya.

Baca juga:  Dosen UIN Walisongo Pelajari Serangan Hoaks Pemilu

Ia menambahkan, BPKH terus berupaya mengelola keuangan haji dengan baik. Sejauh ini, sesuai aturan dana yang ada, dikelola dengan Investasi dan Penempatan. Pihaknya sudah menggandeng berbagai pihak untuk berinvestasi agar pengelolaan berkembang, transparan dan sesuai syariah. “Memang hasil yang didapatkan dari pengelolaan belum besar. Targetnya tahun ini Rp 8 triliun. Makanya kami terus mengkaji inovasi lagi di sektor investasi yang dibolehkan dalam undang-undang,” tambahnya. (fth/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya