alexametrics

Soal Penataan Parkir, Pengaturan Swalayan dan Rekruitmen Perangkat Desa

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan Agenda Penyerahan Enam Raperda

Artikel Lain

RADARSEMARANG. ID, – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak 27 Januari 2020 membahas dua agenda sekaligus. Yang pertama, paripurna dengan agenda penyerahan tiga raperda inisiatif DPRD Demak dan paripurna dengan agenda penyerahan tiga raperda dari Bupati Demak. Karena itu, ada enam raperda yang diserahkan dalam paripurna tersebut.(WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG).

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Demak Zayinul Fata dan Ketua DPRD H Fahrudin Bisri Slamet dihadiri langsung Bupati Demak HM Natsir dan Wabup Joko Sutanto. Dalam paripurna yang pertama, tiga raperda inisiatif dewan yang diserahkan adalah Raperda tentang penyelenggaraan perparkiran.

Kemudian, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dan, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Baca juga:  Pesta Miras, Belasan Pemuda Resahkan Warga

Sedangkan, rapat paripurna kedua membahas terkait dengan penyerahan tiga raperda lainnya dari Bupati Demak. Yaitu, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pedoman pembentukan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa (SOTK Pemdes) dan Raperda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Ketua Bapemperda H Marwan mengatakan, Raperda perparkiran lebih banyak membahas bagaimana lalulintas dan angkutan jalan memiliki peran yang penting dan strategis. “Karena itu, perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah,”ujar Marwan saat membacakan nota pengantar dalam sidang paripurna DPRD Demak digedung dewan, Jalan Sultan Trenggono tersebut. Menurutnya, bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang untuk kegiatan lalulintas. “Salah satu cara mengatasi masalah itu adalah dengan penyediaan fasilitas parkir yang ada dikawasan tertentu. Usaha parkir ini juga ikhtiar untuk menambah PAD dan menjamin kepastian hukum,”katanya.

Baca juga:  Ngaku Nahkoda Kapal, Tipu Luar Dalam 11 Wanita

Terkait dengan Raperda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka ada persyaratan khusus yang diatur dalam perda. “Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kades dari warga desa dengan memenuhi persyaratan tertentu,”katanya. Perda baru nanti menjadi penyempurna Perda Nomor 1 Tahun 2018. Diantaranya, soal pengaturan mekanisme pengumuman lowongan dan pengisian perangkat desa. Pengaturan seleksi dan penunjukan pihak ketiga.

Sedangkan, soal Raperda penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan swalayan merupakan pelaksanaan dari pasal 14 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

Kegiatan dagang menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus daya dukung dalam peningkatan produksi dan pemerataan pendapatan serta dalam memperkuat daya saing kreatifitas masyarakat. Selain melindungi usaha di desa dan meningkatkan pajak penghasilan, maka Perda Nomor 12 Tahun 2018 perlu direvisi. Aturan baru diantaranya, adanya pengaturan mekanisme jarak untuk minimarket jaringan, jam kerja minmarket, dan ketentuan pidana.

Baca juga:  Pemkot Semarang Sebar Ribuan APD ke RS Rujukan

Sementara itu, Bupati HM Natsir menyampaikan, Raperda tentang BPD perlu ada sinkronisasi sehingga mendukung upaya kepastian hukum. “Perlu ada penyesuaian. Dengan demikian, BPD betul betul memperhatikan aspirasi masyarakat,”katanya. Untuk Raperda SOTK Pemdes juga perlu harmonisasi dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi. (*/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya