alexametrics

Kemiskinan : Mengurangi dan Mengentaskan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, – PEMBAHARUAN ekonomi yang sampai saat ini menjadi upaya negara-negara di seluruh dunia masih dihadapkan oleh dilema-dilema kebuntuan ekonomi. Ada tiga kebuntuan ekonomi yang menjadi pemikiran oleh seluruh negara baik negara maju maupun negara dunia ke tiga. Tiga kebuntuan ekonomi itu adalah masalah kemiskinan, kemerosotan lingkungan, dan pengangguran.
Untuk mengukur kemiskinan secara makro, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Metode yang mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Selain memang mengikuti kaidah internasional, metode inilah yang digunakan banyak negara berkembang. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Pada bulan September 2019, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 3,68 juta orang (10,58 persen), berkurang 63,83 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin Maret 2019 yang berjumlah 3,74 juta orang (10,80 persen). Garis kemiskinan pada September 2019 tercatat Rp 440.538,/kapita/bulan, meningkat dibandingkan bulan Maret 2019 sebesar Rp 369.385,-/kapita/bulan.
Persoalan kemiskinan bukan sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada periode Maret 2019 – September 2019, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan, maupun Indeks Keparahan Kemiskinan cenderung menurun.
Kondisi kemiskinan tahun ini dipengaruhi oleh kebijakan yang dilaksanakan masing masing daerah kabupaten/kota dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Angka kemiskinan di wilayah masing-masing kabupaten/kota juga berbeda, demikian pula garis kemiskinannya. Beberapa program pengendalian kemiskinan, di antaranya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan program usaha menengah mikro kecil, program pelatihan kerja, program pelayanan kesehatan gratis. Program pendidikan gratis, dan masih banyak lagi program lainnya baik melalui pemerintah daerah maupun kerja sama dengan pihak swasta.
Persoalan lain dari kemiskinan mikro, masih banyak dijumpai masyarakat yang merasa dirinya miskin. Hal ini juga menjadi perhatian khusus. Kebijakan dalam bentuk bantuan secara psikologis dapat juga diterapkan. Pemerintah daerah perlu membuat pemetaan terhadap masyarakat miskin, agar lebih tepat sasaran bentuk bantuan yang diberikan. Ada kelompok masyarakat yang hanya sebagai penerima bantuan konsumtif saja. Ada kelompok masyarakat yang masih produktif. Pendampingan dan pengawasan terhadap bantuan program pengendalian kemiskinan harus dilaksanakan agar masyarakat penerima dapat meneruskan usahanya secara berkelanjutan.
Tujuan pertama pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Kemiskinan merupakan masalah bersama, sehingga semua pihak wajib ikut dalam mengakhirinya. Upaya pemerintah daerah bukan sekadar mengurangi tingkat kemiskinan, namun bagaimanapun harus dapat mengentaskan kemiskinan. (tmg2/lis)

Baca juga:  Dorong Produk Bubakan ke Pasar Online

Statistisi Ahli di Badan Pusat Statistik Kota Salatiga

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya